Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meninjau langsung lahan pertanian di Desa Loa Ipuh yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan akibat genangan air, Kamis (23/10/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus menentukan langkah intervensi pemerintah dalam rangka optimalisasi lahan pertanian.
“Hari ini kita meninjau langsung ke lapangan, melihat potensi pertanian. Kita dapat laporan dari masyarakat bahwa lahan di sini sekitar 200 hektare tidak bisa dilakukan proses penanaman karena banjir terus,” ujarnya.
Bupati juga menjelaskan, genangan air di kawasan tersebut disebabkan aliran air yang tidak tersalurkan dengan baik menuju sungai. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan normalisasi aliran air sebagai langkah awal agar lahan kembali bisa digunakan untuk kegiatan pertanian.
“Ini harus diintervensi dengan melakukan proses normalisasi terhadap aliran air. Setelah kita lihat langsung, memang benar dibutuhkan penanganan. Ini menjadi bagian dari program Kukar Idaman Terbaik yang fokus pada penguatan sektor pertanian,” jelasnya.
Menurut Aulia Rahman Basri, dari total 17 ribu hektare lahan sawah yang ada di Kukar, sekitar 200 hektare di Loa Ipuh termasuk dalam kategori belum teroptimalkan. Saat ini, baru sekitar 13 ribu hektare yang aktif digunakan petani.
“Kita tidak membuka lahan baru, tetapi mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah ada. Karena jumlah petani kita terbatas, maka fokus kita adalah memaksimalkan potensi yang ada,” tegasnya.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri juga mengungkapkan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan rencana intervensi yang meliputi normalisasi saluran air serta peningkatan infrastruktur pertanian, termasuk jalan usaha tani yang menghubungkan area pertanian dengan akses transportasi luar.
“Langkah intervensinya sudah kita sepakati, dan sudah direncanakan oleh teman-teman di PU. Termasuk juga nanti di daerah Jahab yang kondisinya sama seperti ini. Ke depan kita akan konsentrasi pada pengairan dan jalan usaha tani,” tuturnya.
Untuk memastikan program tersebut berjalan, Pemkab Kukar menargetkan pelaksanaan dimulai pada tahun 2026. Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini diperkirakan mencapai Rp8 hingga Rp10 miliar.
“Tahun depan sudah mulai dilaksanakan karena ini masuk dalam penganggaran tahun 2026 yang sekarang sedang kita finalisasi. Kami juga minta dukungan anggota DPRD untuk memastikan anggaran ini masuk dalam pembiayaan tahun depan,” pungkasnya. (zln)
