Fajarnews.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dilansir dari antarakaltim.com, Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat menghadiri entry meeting BPK Perwakilan Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (9/9/2026).
Menurut Rudy, pemeriksaan BPK tidak semata-mata menjadi bagian dari pengawasan terhadap pemerintah daerah. Lebih dari itu, proses tersebut diharapkan menjadi sarana pembinaan agar tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran tetap berjalan sesuai aturan.
Kami memandang pemeriksaan BPK sebagai bagian penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rudy.
Pemprov Kaltim juga memastikan seluruh jajaran akan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa akan diberikan untuk mendukung kelancaran proses tersebut.
Enam Bidang Jadi Fokus Pemeriksaan
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Mochammad Suharyanto mengatakan pemeriksaan pada Semester II Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara tematik. Pemeriksaan mencakup agenda nasional, lokal, maupun pemeriksaan mandiri.
Sedikitnya enam bidang menjadi perhatian dalam rangkaian pemeriksaan tersebut. BPK juga meminta dukungan dari sejumlah unsur penting di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk Sekretaris Daerah, BPKAD, dan Inspektorat Daerah.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kaltim HM Irfan Prananta menjelaskan bahwa entry meeting menjadi penanda dimulainya pemeriksaan pendahuluan sebelum masuk ke tahap pemeriksaan yang lebih terperinci.
Sebanyak lima tim BPK telah diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Objek pemeriksaan meliputi kinerja RSUD milik Pemprov Kaltim, ketahanan energi, ketahanan pangan, sektor pendidikan, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Tim Sudah Turun ke Lapangan
Irfan menyebut pemeriksaan bukan lagi sebatas agenda administratif. Tim BPK telah mulai turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun BUMD.
Pengumpulan data dan informasi menjadi salah satu tahapan awal yang dilakukan untuk melihat secara lebih mendalam pelaksanaan program serta pengelolaan sektor-sektor yang menjadi objek pemeriksaan.
Pemprov Kaltim berharap seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.
Dengan pemeriksaan tersebut, penggunaan anggaran publik diharapkan semakin terbuka, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kalimantan Timur.
