Fajarnews.co,SAMARINDA, Senin (06/04/2026) – Usulan pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur terancam mengalami pengurangan signifikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dari sekitar 160 program yang telah melalui pembahasan, hanya sekitar 25 yang direncanakan akan diakomodasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menjelaskan bahwa seluruh usulan yang dibahas merupakan intisari dari aspirasi masyarakat yang masuk ke lembaga legislatif. Dari total 313 usulan yang diterima, semuanya telah dikumpulkan, dievaluasi, dan dikelompokkan agar selaras dengan dokumen RPJMD serta program prioritas pemerintah daerah.
“Dari 313 usulan itu, kami lakukan penelaahan secara menyeluruh. Prosesnya panjang, bahkan kami bersama Bappeda melalui pansus sampai berkali-kali melakukan konsultasi, termasuk bekerja hingga larut malam untuk membahas satu per satu usulan masyarakat. Hasilnya, tersisa 160 usulan yang benar-benar sudah melalui kajian mendalam,” ujarnya.
Ia menegaskan, rencana penyederhanaan program oleh TAPD berpotensi menghilangkan banyak aspirasi masyarakat. Jika usulan tersebut kembali dipangkas dan hanya difokuskan pada program prioritas gubernur, maka kebutuhan riil masyarakat di berbagai daerah dikhawatirkan tidak dapat terakomodasi.
“Kami tentu mendukung program prioritas gubernur. Tapi kami juga minta agar usulan dari DPRD turut diperhatikan, karena itu adalah amanah rakyat. Kami memiliki tanggung jawab sesuai sumpah jabatan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, dampak dari pemangkasan usulan hingga menyisakan alokasi yang sangat kecil akan langsung dirasakan masyarakat. Banyak harapan warga yang sebelumnya telah disampaikan melalui mekanisme resmi berpotensi tidak terealisasi.
“Dampaknya jelas, harapan masyarakat tidak bisa terpenuhi. Ini bukan kepentingan dewan, tapi murni kepentingan rakyat yang kami perjuangkan,” pungkasnya.
