Fajarnews.co, -Inews.id – Rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar menuai polemik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Kendaraan yang dipesan disebut berjenis SUV hybrid bermesin 3.000 cc, dengan nilai anggaran yang dinilai sebagian warganet tidak sejalan dengan semangat efisiensi belanja daerah.
Gubernur Rudy Mas’ud angkat bicara terkait kontroversi tersebut. Ia menegaskan pengadaan kendaraan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, serta mempertimbangkan kebutuhan operasional kepala daerah di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.
Menurutnya, hingga kini kendaraan tersebut bahkan belum digunakan. “Mobilnya masih di Jakarta. Saya di Kalimantan Timur masih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas dinas,” ujarnya.
Rudy juga menyampaikan bahwa sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur perlu menjaga representasi dan citra daerah di tingkat nasional. Ia menilai kendaraan dinas yang memadai menjadi bagian dari penunjang tugas dan simbol kehormatan jabatan.
Terkait besaran anggaran, ia menilai harga sebanding dengan spesifikasi dan kualitas kendaraan yang dipesan. Pemerintah Provinsi, kata dia, tidak serta-merta menentukan harga, melainkan memesan sesuai kebutuhan teknis.
Meski demikian, perbincangan publik terkait pengadaan tersebut masih berlangsung. Sejumlah pihak menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan optimalisasi belanja publik.
Pemprov Kaltim memastikan seluruh proses pengadaan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan aspek fungsional dalam mendukung tugas pemerintahan.
