Fajarnews.co,Pemerintah Aceh resmi memperpanjang masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kebijakan ini berlaku selama 90 hari, mulai 28 April hingga 30 Juli 2026, sebagai upaya mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat.
Keputusan ini diambil setelah masa tanggap darurat berakhir, dengan penekanan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyatakan bahwa perpanjangan ini penting agar proses pemulihan berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.
Dalam periode ini, pemerintah menetapkan sejumlah prioritas utama. Perbaikan infrastruktur menjadi fokus awal, mencakup jalan, jembatan, aliran sungai, serta fasilitas publik lainnya yang rusak akibat bencana. Penanganan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Selain itu, percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan distribusi bantuan logistik juga menjadi perhatian utama. Pemerintah memastikan kebutuhan dasar para penyintas, seperti akses listrik dan air bersih, tetap terpenuhi selama masa transisi berlangsung.
Di sisi sosial, perlindungan bagi masyarakat terdampak dan para pengungsi turut diperkuat. Pemerintah juga mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap), agar proses relokasi warga bisa segera direalisasikan.
Tak hanya fokus pada pemulihan, pemerintah Aceh juga meningkatkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana susulan. Sinkronisasi antarinstansi serta kepastian pendanaan jangka panjang disebut menjadi kunci keberhasilan proses ini.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap Aceh dapat segera bangkit dan kembali pulih secara menyeluruh dari dampak bencana yang terjadi.
