Fajarnews.co,Kutai Kartanegara, Kamis (02/04/2026) – Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, angkat bicara terkait utang daerah sebesar Rp820 miliar yang menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa utang tersebut merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, sehingga pemerintah daerah kini menerapkan langkah pengendalian keuangan secara ketat.
Menurut Aulia, salah satu harapan utama untuk menutup kewajiban tersebut adalah dana kurang bayar dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp3 triliun pada tahun ini. Namun, ia juga menyiapkan skenario jika dana tersebut tidak kunjung terealisasi, yakni dengan melakukan kontrol ketat terhadap belanja daerah, khususnya dalam penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Kami tidak serta-merta mengeluarkan DPA. Semua belanja dikontrol berdasarkan arus kas yang masuk ke kas daerah. Target kami jelas, di akhir tahun tidak ada lagi utang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total APBD Kutai Kartanegara yang mencapai sekitar Rp7 triliun, jika dikurangi kewajiban utang sebesar Rp820 miliar, maka ruang belanja riil pemerintah daerah hanya berkisar Rp6,2 triliun. Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
Selain efisiensi anggaran, Pemkab Kukar juga memiliki alternatif lain untuk menjaga stabilitas keuangan. Salah satunya melalui posisi daerah sebagai pemilik modal besar di Bankaltimtara, dengan nilai penyertaan modal mencapai sekitar Rp600 miliar.
“Kalau dibandingkan dengan utang kita Rp800 miliar, selisih riilnya sekitar Rp200 miliar. Ini menjadi salah satu kekuatan fiskal yang kita miliki,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh langkah pengendalian anggaran tersebut dipimpin langsung olehnya guna memastikan kondisi keuangan daerah tetap sehat. Pemerintah daerah pun berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan program prioritas bagi masyarakat
