Fajarnews.co,Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan rencana pinjaman perbankan untuk menutup utang daerah sebesar Rp820 miliar telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Lampu hijau itu diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setelah melalui proses koordinasi dan evaluasi menyeluruh.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan. Ia menargetkan pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga dapat dirampungkan sebelum Hari Raya Idulfitri.
Persetujuan itu diperoleh usai Pemkab Kukar melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta. Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah menyerahkan hasil audit review terkait utang serta memaparkan kondisi kewajiban pembayaran yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
“Pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah membahas permohonan persetujuan pinjaman melalui Bank Kaltim untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Alhamdulillah sudah disetujui,” ujar Aulia, Senin (16/02/2026) malam.
Ia menjelaskan, seluruh tahapan administrasi telah dilalui, termasuk proses review oleh inspektorat dan finalisasi laporan pengakuan utang. Dengan rampungnya proses tersebut, Pemkab Kukar tinggal melanjutkan pengajuan pinjaman ke pihak perbankan.
Skema pinjaman melalui Bank Kaltim diproyeksikan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah daerah menargetkan pencairan dan pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan pada Maret mendatang.
Menurut Aulia, penyelesaian utang sebelum Lebaran menjadi prioritas agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kegiatan pembangunan maupun hubungan kerja sama dengan kontraktor dan penyedia jasa.
“Insyaallah sebelum Lebaran sudah tuntas. Kami berkomitmen agar utang ini bisa diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kukar, sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal di tengah tahun anggaran yang sedang berlangsung.
