Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Meski telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga kini belum merasakan pembangunan fisik dari pemerintah pusat. Seluruh kebutuhan dasar masyarakat masih ditangani penuh oleh Pemkab Kukar.
Camat Samboja, Damsik, menuturkan bahwa kontribusi pemerintah pusat sejauh ini baru sebatas pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Untuk fisik, belum ada. Semua pembangunan infrastruktur di Samboja masih ditangani oleh Pemkab Kukar. Pemerintah pusat baru memberikan pelatihan SDM,” jelasnya.
Damsik menyebutkan, setidaknya terdapat 13 desa di Samboja yang masuk dalam peta proyek strategis IKN. Sebagian wilayah Kecamatan Muara Jawa dan Samboja Barat juga masuk delineasi tersebut, tetapi hingga kini belum ada keputusan final mengenai alih kelola dari kabupaten ke pemerintah pusat.
“Pembahasan sudah dilakukan, tapi belum ada keputusan final. Maka seluruh pembiayaan dan tanggung jawab pembangunan tetap berada di Pemkab Kukar,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian itu, Pemkab Kukar bersama Pemprov Kaltim tetap melanjutkan pembangunan. Salah satunya melalui perbaikan Jalan Poros Balikpapan–Handil oleh Dinas PUPR Provinsi Kaltim. Selain itu, jalan lingkungan di Desa Bukit Raya dan Beringin Agung juga masuk dalam program perbaikan.
Sektor pendidikan turut mendapat perhatian dengan dipercepatnya renovasi tiga sekolah dasar yang awalnya dijadwalkan pada 2026 menjadi tahun ini. “Perkembangannya sudah tampak di lapangan. Kami sangat terbantu dengan perhatian Pemkab Kukar dan provinsi,” ungkap Damsik.
Ia menegaskan bahwa pihak kecamatan akan mengawal program strategis lain, termasuk pembangunan saluran air dan fasilitas publik, agar segera memberi manfaat bagi warga. “Selama belum ada intervensi langsung dari proyek IKN, kami akan pastikan pelayanan dan pembangunan tetap berjalan maksimal,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi, Samboja berupaya mengejar ketertinggalan infrastruktur. Sementara itu, masyarakat masih menunggu kontribusi konkret dari pemerintah pusat sebagai bagian dari pengembangan IKN.
Adv/DPMDKukar
