Fajarnews.co, Penghentian sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah dinilai dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.
Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyesuaikan operasional program selama periode liburan. Langkah tersebut dianggap tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga membantu menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.
Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto mengatakan penghentian sementara layanan MBG memungkinkan pemerintah melakukan penataan terhadap berbagai aspek operasional, termasuk distribusi layanan dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Menurutnya, program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pengelolaan yang cermat agar manfaat yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Selain mendukung kebijakan tersebut, AMMSI juga menyoroti munculnya sejumlah dapur penyedia layanan yang diduga beroperasi di luar mekanisme resmi pemerintah. Keberadaan fasilitas semacam itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi layanan serta membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Rizky menegaskan bahwa seluruh pelaksana program seharusnya mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa praktik jual beli titik layanan maupun pengoperasian dapur tanpa izin resmi dapat merugikan negara dan mengurangi efektivitas program.
Karena itu, AMMSI mendorong BGN bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sebaran SPPG di berbagai wilayah. Penataan dinilai penting agar jumlah dapur yang beroperasi tetap sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak melebihi kapasitas layanan yang telah direncanakan.
Menurut AMMSI, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas pengawasan dan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku.
Dengan adanya masa jeda selama libur sekolah, pemerintah diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan seluruh layanan MBG berjalan sesuai prinsip transparansi dan efisiensi ketika kembali beroperasi pada tahun ajaran baru.
