Pemerintah Perkuat Program Bedah Rumah, RTLH di Jakarta Masih Jadi Tantangan

redaksi

Fajarnews.co, Pemerintah terus mendorong percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah DKI Jakarta.

Komitmen itu ditunjukkan melalui peninjauan langsung sejumlah penerima bantuan di kawasan Matraman, Jakarta Timur, yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang memenuhi kriteria. Verifikasi dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memuat berbagai indikator kesejahteraan, termasuk kondisi tempat tinggal dan tingkat pendapatan keluarga.

Tito mengakui kebutuhan akan rumah layak huni masih menjadi pekerjaan besar, bahkan di ibu kota. Karena itu, pemerintah terus memperluas cakupan program bedah rumah agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Menurutnya, penyediaan hunian yang layak tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain menjalankan program BSPS, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah, antara lain melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pemerintah daerah juga didorong untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendukung program perumahan rakyat. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran daerah guna membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang masih ditemukan di berbagai wilayah.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin diperkuat untuk mempercepat penyelesaian persoalan perumahan.

Program bedah rumah diharapkan menjadi salah satu solusi nyata dalam mengurangi kesenjangan akses terhadap hunian yang sehat, aman, dan layak bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendukung target peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.

Related Post

Tinggalkan komentar