Fajarnews.co, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengambil langkah tegas demi memastikan proyek pembangunan Sekolah Rakyat selesai tepat waktu. Tak hanya turun langsung mengawasi proyek di lapangan, Dody juga mencopot sejumlah pejabat yang dinilai gagal menjaga progres pembangunan.
Program Sekolah Rakyat ditargetkan rampung pada Juni 2026 agar bisa mulai digunakan saat tahun ajaran baru Juli mendatang. Pemerintah menilai proyek ini sebagai salah satu program strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Targetnya selesai Juni 2026 dan saat ini terus kami kejar,” kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (22/5).
Menurutnya, progres pembangunan kini telah mencapai sekitar 59 persen. Bahkan di beberapa titik, percepatan pembangunan disebut mampu bertambah hingga dua persen per hari.
Dody optimistis mayoritas proyek dapat selesai sesuai jadwal. Dari total 93 proyek Sekolah Rakyat yang dibangun, sebanyak 88 di antaranya diyakini bisa tuntas tepat waktu.
Namun, ia mengakui proses pembangunan sempat mengalami hambatan serius. Dody menilai keterlambatan tersebut seharusnya bisa dihindari jika pengawasan dan kinerja internal berjalan optimal.
Karena itu, ia mengambil keputusan keras dengan memberhentikan beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
“Saya harus turun tangan langsung, bukan hanya memantau, tapi juga memberi solusi percepatan,” ujarnya.
Dody juga mengungkap adanya praktik-praktik tidak profesional yang sempat membuat proyek berjalan tersendat. Bahkan, beberapa pembangunan disebut nyaris mangkrak pada tahap awal pengerjaan.
Ia mengaku sudah berkali-kali memberikan masukan dan solusi teknis, namun tidak langsung dijalankan secara serius oleh bawahannya.
Akibat berbagai kendala tersebut, Menteri PU kini memilih memonitor proyek secara intensif agar target pemerintah tidak meleset.
Sejumlah daerah tercatat memiliki progres pembangunan paling rendah, di antaranya Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Sementara progres tercepat terjadi di Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), serta Medan.
Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto disebut ingin menjadikan pendidikan sebagai jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem sekaligus menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045.
“Pendidikan adalah cara paling efektif memutus kemiskinan,” tegas Dody.
