Fajarnews.co,Kutai Kartanegara – Ketua Umum Remaong Kutai Berjaya (RKB) sekaligus Koordinator Aksi, Hebby Nurlan Arafat, menegaskan bahwa aksi damai yang digelar di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan respons atas sejumlah kebijakan dan pernyataan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Aksi hari ini terkait beberapa kebijakan dan juga pernyataan-pernyataan yang dinilai ‘aneh’ dari Ketua DPRD Kukar, Saudara Ahmad Yani, yang belakangan ramai di media,” ujar Hebby saat ditemui usai aksi, Senin (4/5/2026).
Ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan tugas dan fungsi oleh Ketua DPRD, khususnya terkait fasilitasi terhadap sebuah organisasi dari luar daerah. Menurutnya, organisasi tersebut tidak terdaftar di Kutai Kartanegara bahkan ditolak secara umum di Kalimantan Timur.
“Kemudian juga ada hal yang kami nilai sebagai penyalahgunaan tupoksi, yaitu memfasilitasi organisasi luar yang notabene sudah ditolak di Kalimantan Timur. Di Kesbangpol Kukar pun tidak terdaftar. Namun Saudara Ahmad Yani justru mengundang organisasi tersebut, sehingga memicu konflik beberapa hari lalu yang berujung saudara-saudara kami berurusan dengan pihak hukum,” tegasnya.
Selain itu, Hebby menegaskan bahwa tuntutan utama dari aksi tersebut adalah mendesak Ahmad Yani untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kukar.
“Pada intinya kami menginginkan Saudara Ahmad Yani selaku Ketua DPRD Kutai Kartanegara untuk mundur dari jabatannya,” katanya.
Terkait tanggapan dari DPRD, Hebby menyebut pihaknya telah menerima respons awal dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Ia menyebut bahwa aspirasi yang disampaikan akan diteruskan ke tingkat pusat.
“Alhamdulillah tadi sudah ditanggapi oleh Ketua Fraksi PDIP. Mereka menyampaikan akan segera mengonfirmasi permasalahan ini, termasuk pernyataan sikap dan tuntutan tertulis kami, serta notulen dari DPRD, untuk disampaikan ke DPP PDIP di Jakarta,” ungkapnya.
Ke depan, Hebby berharap siapa pun yang nantinya menjabat sebagai Ketua DPRD Kukar dapat lebih berpihak kepada masyarakat lokal serta menjunjung tinggi nilai adat dan budaya daerah.
“Harapan kami ke depan, siapa pun yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara, dari mana pun asalnya, kami tidak minta sepenuhnya, setidaknya 50 persen keberpihakannya kepada putra-putra daerah serta adat dan kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur,” pungkasnya.
