Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai memberi dampak serius terhadap perencanaan politik di daerah. Di Kutai Kartanegara (Kukar), isu ini bahkan telah menjadi perhatian utama dalam diskusi lintas lembaga menjelang Pemilu 2029.
Hal tersebut mencuat dalam pertemuan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kukar yang berlangsung di Sekretariat DPC PDIP Kukar, Jumat (10/4/2026) malam. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum membaca dinamika politik ke depan.
Ketua DPC PDIP Kukar, Rendi Solihin, menyebut pembangunan IKN berpotensi besar mengubah struktur wilayah sekaligus peta kekuatan politik di Kukar. Ia menilai, perubahan tersebut harus mulai diantisipasi sejak dini.
“Kalau nanti ada wilayah Kukar yang masuk dalam delineasi IKN, otomatis akan berdampak pada komposisi pemilih dan pembagian daerah pemilihan. Ini yang sedang kami cermati,” ujarnya.
Menurutnya, pergeseran wilayah administratif akan berimplikasi langsung pada konfigurasi dapil, yang selama ini menjadi basis kekuatan partai. Kondisi itu berpotensi mengubah keseimbangan politik yang sudah terbentuk.
Selain itu, ia juga menyinggung kemungkinan adanya penyesuaian jadwal pemilu. Sejumlah opsi, seperti mundurnya pelaksanaan Pemilu 2029 menjadi 2030 atau bahkan 2031, turut menjadi bahan pembahasan.
“Kami mencoba membaca semua skenario, termasuk tahapan dan regulasi yang mungkin berubah. Jangan sampai kita tidak siap,” tegasnya.
Di sisi lain, tahapan awal seperti verifikasi partai politik pada 2027 juga menjadi fokus perhatian. Tahapan ini dinilai krusial dalam menentukan posisi partai dalam kontestasi mendatang.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda memperkuat koordinasi dengan seluruh partai politik.
Ia menegaskan, komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan peserta sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar.
“Kami melakukan kunjungan ke semua partai, tidak hanya PDIP. Ini bagian dari penguatan sinergi agar pengawasan pemilu berjalan optimal,” katanya.
Momentum bulan Syawal juga dimanfaatkan sebagai ajang halal bihalal, sehingga diskusi berlangsung lebih terbuka dan cair. Berbagai isu strategis pun dibahas, termasuk kesiapan menghadapi Pemilu 2029 serta dampak lanjutan dari pembangunan IKN.
Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa kehadiran IKN tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga mulai membentuk ulang lanskap politik di tingkat daerah, khususnya di Kukar.
Ke depan, kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dinilai akan semakin penting, terutama dalam merespons potensi perubahan wilayah dan regulasi.
“Yang paling penting adalah semua pihak mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa mengorbankan kualitas demokrasi,” tutupnya.
