Fajarnews.co, Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi jemaah haji dari lonjakan biaya akibat kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur). Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), negara diperkirakan akan menggelontorkan dana hingga Rp1,77 triliun.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan estimasi awal dan masih akan dihitung ulang secara rinci.
“Total sementara sekitar Rp1,77 triliun yang harus ditanggung APBN. Nanti akan kita kaji lagi secara detail,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4).
Kenaikan harga avtur memang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai. Sejumlah maskapai pun telah mengajukan penyesuaian biaya. Garuda Indonesia, misalnya, mengusulkan kenaikan sekitar Rp7,9 juta per jemaah. Sementara maskapai Saudia mengajukan tambahan sekitar US$480 atau setara Rp8 juta per orang.
Namun, Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap berbeda. Ia menegaskan bahwa kenaikan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.
“Presiden memutuskan, kenaikan itu akan ditanggung pemerintah, baik melalui APBN maupun skema lain bersama BPKH,” jelas Dahnil.
Tak hanya meredam kenaikan, pemerintah bahkan berencana menurunkan biaya haji pada 2026. Prabowo menyebut, ongkos haji bisa ditekan hingga sekitar Rp2 juta lebih murah dibanding sebelumnya.
Langkah ini diambil meskipun situasi global tengah menekan berbagai sektor, termasuk industri penerbangan.
“Kita pastikan biaya haji 2026 turun sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo dalam rapat kabinet.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk berpihak kepada rakyat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Selain itu, pemerintah juga mengklaim adanya perbaikan dalam waktu tunggu keberangkatan haji. Jika sebelumnya antrean bisa mencapai 48 tahun, mulai 2026 ditargetkan maksimal menjadi 26 tahun dan akan terus diupayakan lebih singkat.
