Fajarnews.co,Jakarta wacana pemotongan gaji pejabat negara di tengah ketegangan global mendapat respons serius dari DPR. Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menilai langkah tersebut belum cukup dan harus dibarengi dengan efisiensi besar-besaran dalam program pemerintah.
Menurut Rifqi, situasi geopolitik yang memanas—terutama konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran—berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta bersiap sejak dini.
Ia menyebut rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji pejabat sebagai sinyal kuat agar semua pihak mulai berhemat. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus diperluas ke pengelolaan anggaran negara secara menyeluruh.
“Bukan hanya soal gaji, tapi bagaimana anggaran pemerintah benar-benar efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
Politikus NasDem itu menekankan pentingnya memastikan setiap program pemerintah memiliki dampak nyata bagi pembangunan. Ia mengingatkan agar tidak ada pemborosan di tengah ancaman krisis yang bisa datang sewaktu-waktu.
Rifqi juga berpandangan, jika pemerintah serius, kebijakan pemotongan gaji bisa segera diterapkan tanpa perlu revisi undang-undang. Cukup melalui Peraturan Presiden atau kebijakan teknis dari Kementerian Keuangan.
Meski mendorong efisiensi, ia mengingatkan agar langkah penghematan tidak mengganggu pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas tetap harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo sempat menyinggung langkah penghematan, termasuk pemotongan gaji pejabat dan pengurangan konsumsi BBM. Pemerintah juga mulai mengkaji berbagai opsi efisiensi, seperti pembatasan kendaraan dinas hingga dorongan penggunaan transportasi publik.
Wacana ini menunjukkan pemerintah tengah bersiap menghadapi dampak ketidakpastian global. Kini, publik menanti sejauh mana langkah penghematan ini benar-benar diterapkan dan dirasakan hasilnya.
