Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Sebanyak 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin (26/5/2025). Upacara yang berlangsung di Stadion Aji Imbut ini menjadi simbol penting dari transformasi pelayanan publik berbasis sumber daya manusia. Ribuan peserta yang mayoritas adalah tenaga honorer kini telah berstatus resmi sebagai aparatur sipil negara.
Dalam pidatonya, Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan investasi jangka panjang, bukan beban anggaran. “Kalau kita punya SDM berkualitas, maka pelayanan publik akan makin efisien, dan masyarakat akan merasakan dampaknya langsung,” ujarnya. Ia menekankan bahwa ASN dituntut untuk produktif dan berdampak nyata.
Sebanyak 20 persen dari total APBD Kukar dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk PPPK. Edi menilai bahwa anggaran itu adalah dana rakyat, sehingga pegawai yang digaji harus memberikan manfaat langsung kepada rakyat. “Jangan hanya hadir absen, tapi tak berdampak,” tegasnya.
Formasi terbesar berasal dari tenaga teknis sebanyak 3.230 orang, disusul guru sebanyak 441 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 199 orang. Kepala Dinas PMD menyebut penambahan pegawai ini akan memperkuat pelayanan langsung di kecamatan dan desa. “Dengan tambahan tenaga baru, layanan bisa lebih cepat dan pengawasan lebih detail,” jelasnya.
Bupati Edi menegaskan bahwa status baru PPPK harus dibarengi dengan etos kerja tinggi. “Saya tidak butuh pegawai banyak, kalau tidak memberi dampak,” tegasnya. Evaluasi kinerja secara berkala akan dilakukan oleh Sekda dan kepala OPD.
Kepala BKPSDM Kukar, Rakhmadi, menjelaskan bahwa sistem manajemen ASN kini menekankan performa kerja. “Yang tidak berkinerja baik, akan dievaluasi. Yang bekerja dengan baik, akan diberi penghargaan,” ungkapnya. PPPK kini bukan lagi sekadar pengisi posisi, melainkan motor pelayanan daerah.
Menariknya, Pemkab Kukar juga mewajibkan seluruh PPPK mengikuti program pembinaan spiritual Gerakan Etam Mengaji (GEMA). Program ini bertujuan memperkuat etika kerja dan moralitas ASN. “Saya ingin ASN Kukar jadi contoh, bukan hanya karena pintar, tapi juga karena punya akhlak,” ujar Edi.
Dampak pelantikan ini juga menyentuh sektor ekonomi lokal. Ekonom dari Universitas Mulawarman, Dr. Rendi A. Saputra, menyebut daya beli para pegawai akan mendorong perputaran ekonomi desa. “PPPK bisa disebut sebagai instrumen pemulihan ekonomi daerah,” katanya.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
