Fajarnews.co, Tenggarong – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kini memasuki fase penting. Bersama Kodim 0908/Bontang, Pemkab Kukar meresmikan kerja sama dalam program Brigade Pangan. Nota kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, di Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu.
“Kemitraan dengan TNI ini bukan hanya simbolis, tapi langkah konkret memperkuat program optimalisasi lahan pertanian yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional,” tegas Edi. Dalam kesempatan itu, Pemkab Kukar juga menyerahkan 24 unit alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada petani dari empat kecamatan prioritas: Marangkayu, Samboja, Tenggarong, dan Anggana. Peralatan itu terdiri dari traktor roda dua, mesin tanam padi, dan pompa irigasi.
Program Brigade Pangan ini menjadi bagian penting dari Optimalisasi Lahan (Oplah) yang ditargetkan mendorong swasembada pangan pada 2027. Menurut Edi, dukungan dari TNI akan mempercepat implementasi program hingga ke wilayah teritorial yang belum maksimal digarap. “Kita tidak bisa kerja sendiri. Dengan hadirnya TNI, pelaksanaan di lapangan akan jauh lebih cepat, lebih rapi, dan terstruktur,” katanya.
Strategi ini dirancang untuk mendorong percepatan produktivitas pertanian sekaligus pemberdayaan petani lokal. Tidak hanya memberi bantuan alat, pemerintah juga berupaya membangun sinergi antar kelembagaan. Hal ini dinilai penting untuk menjawab tantangan ketahanan pangan secara menyeluruh.
“Pemberian Alsintan ini harus dibarengi dengan semangat kolaboratif dan komitmen petani untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Ketahanan pangan tak bisa ditunda,” lanjut Edi. Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia agar program ini tidak hanya sebatas proyek, tetapi berdampak langsung ke masyarakat.
Pemkab Kukar ingin memastikan bahwa sektor pertanian tidak hanya jadi pelengkap pembangunan, melainkan pilar ekonomi utama. Keberadaan Brigade Pangan ini pun diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru di pedesaan. Dengan begitu, ekonomi desa dapat tumbuh dari bawah secara berkelanjutan.
Sinergi TNI dan Pemkab dalam konteks ini bukan semata bentuk kerja sama administratif. Keterlibatan langsung TNI di lapangan akan memastikan eksekusi program lebih disiplin dan terarah. Hal itu diharapkan dapat menjadi model kolaborasi nasional di sektor pertanian.
Program ini menandai komitmen kuat Kukar untuk menyukseskan target swasembada pangan nasional. Diharapkan pula, model serupa dapat diadopsi oleh kabupaten lain yang memiliki potensi pertanian besar namun belum maksimal dimanfaatkan.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
