Fajarnews.co, Jakarta – Lonjakan harga plastik yang dipicu konflik di Timur Tengah mulai menekan pelaku usaha di dalam negeri. Kenaikan yang tak wajar bahkan memunculkan kekhawatiran akan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) jika situasi tak segera membaik.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menyebut sejumlah sektor paling terdampak adalah industri yang sangat bergantung pada kemasan plastik. Mulai dari makanan dan minuman, Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), farmasi, hingga logistik dan ritel.
Menurutnya, lonjakan harga bahan baku plastik kini sudah jauh melampaui fluktuasi normal. Bahkan, di beberapa kasus, kenaikannya menembus lebih dari 100 persen, dengan pasokan yang semakin terbatas.
“Komponen plastik bisa menyumbang 20 hingga 40 persen biaya produksi, bahkan mencapai 50 sampai 80 persen pada produk tertentu. Kenaikan ini otomatis mendorong biaya produksi secara keseluruhan,” jelas Shinta.
Dilema pelaku usaha
Kondisi ini menempatkan pelaku usaha dalam posisi sulit. Mereka harus menahan harga jual agar tetap terjangkau bagi konsumen, namun di saat yang sama menghadapi tekanan biaya yang terus meningkat.
Bagi UMKM dan sektor dengan margin tipis, situasi ini mulai menggerus keuntungan dan mengancam keberlanjutan bisnis jika berlangsung lama.
Shinta mengungkapkan, dampak terhadap tenaga kerja kemungkinan terjadi secara bertahap. Pada fase awal, perusahaan akan melakukan efisiensi seperti mengurangi lembur, menyesuaikan jam kerja, hingga menunda ekspansi dan perekrutan.
Namun, jika tekanan biaya terus berlanjut tanpa dukungan kebijakan, risiko PHK menjadi semakin nyata—terutama di sektor padat karya yang bergantung pada kemasan plastik.
Dampak luas ke ekonomi
Tekanan ini tidak hanya dirasakan dunia usaha, tetapi juga berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Untuk jangka pendek, pelaku usaha meminta pemerintah memastikan pasokan bahan baku dan energi tetap tersedia dengan harga kompetitif. Kelancaran distribusi gas, listrik, dan bahan baku dinilai menjadi kunci.
Selain itu, pemerintah juga didorong memperketat pengawasan rantai pasok guna mencegah spekulasi harga yang dapat memperburuk situasi.
Belajar dari negara lain
Shinta mencontohkan praktik di Thailand yang mampu menjaga stabilitas harga bahan plastik melalui intervensi kebijakan. Pendekatan serupa dinilai bisa menjadi referensi bagi Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong ekonomi sirkular, termasuk penggunaan bahan daur ulang dalam kemasan secara bertahap. Langkah ini perlu didukung insentif serta investasi pada industri daur ulang untuk menciptakan sistem berkelanjutan.
Upaya pemerintah
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap harga plastik dapat segera turun pada April ini. Pemerintah tengah mencari alternatif impor bahan baku seperti nafta dari luar Timur Tengah.
Selama ini, pasokan utama berasal dari kawasan konflik, sehingga pengiriman terganggu. Kini, Indonesia menjajaki sumber baru dari India, Amerika Serikat, dan Afrika.
“Mudah-mudahan harga bisa segera turun,” ujar Budi.
Meski demikian, pemerintah masih menunggu kepastian ketersediaan stok dari negara-negara tersebut sebelum proses impor berjalan penuh.
Di tengah tekanan global, pelaku usaha berharap adanya kebijakan yang adaptif dan dukungan fiskal agar industri tetap bertahan tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.
