Fajarnews.co, Samarinda – Kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Juanda, Samarinda, kian meningkat setiap harinya. Kondisi ini terutama terlihat di persimpangan menuju Jalan Antasari, MT Haryono, dan Pangeran Suryanata. Kawasan tersebut menjadi salah satu titik tersibuk karena lokasinya berdekatan dengan empat sekolah besar, yakni SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 5.
Sejak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di area itu dibongkar, para pelajar dan guru terpaksa menyeberang langsung di tengah padatnya arus kendaraan. Minimnya fasilitas penyeberangan yang aman menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa keselamatan pejalan kaki harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. “Ini soal keselamatan. Dulu ada jembatan penyeberangan, tapi faktanya tidak dimanfaatkan masyarakat dan akhirnya terbengkalai. Saat semua jembatan dibongkar, tetap ada siswa maupun guru yang harus menyeberang. Itu berarti harus ada solusi transisi yang benar-benar menjamin keselamatan,” ujarnya.
Abdul Rohim juga memahami alasan pemerintah membongkar JPO karena tidak terawat dan jarang digunakan. Namun, menurutnya, penggantian fasilitas yang memadai tetap harus diprioritaskan agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan di kemudian hari.
Sebagai solusi alternatif, ia mengusulkan pembangunan pelican crossing yang dinilai lebih sesuai dengan kebiasaan warga Samarinda. “Warga lebih senang menyeberang langsung di jalan, sehingga fasilitas yang sesuai dengan kebiasaan mereka lebih berpeluang dipakai. Pelican crossing bisa jadi solusi praktis,” tambahnya.
Ia juga menyarankan agar pelican crossing difokuskan pada jam-jam sibuk sekolah, seperti pagi dan sore hari, untuk mencegah kemacetan di simpang besar. Menurutnya, pengaturan waktu yang tepat akan menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus melindungi pejalan kaki.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda kini sedang melakukan kajian teknis terkait rencana penerapan pelican crossing di lokasi tersebut. Sistem ini dianggap lebih aman dibanding zebra cross biasa karena mampu memberikan jeda waktu yang jelas antara kendaraan dan pejalan kaki.
Dishub juga tengah menghitung kebutuhan anggaran pelaksanaan, yang diperkirakan mencapai Rp200–250 juta per unit. Namun, realisasi program ini harus menunggu izin pemerintah pusat karena Jalan Juanda merupakan jalan nasional.
