Fajarnews.co, Samarinda – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Lo Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut diikuti dari berbagai organisasi mahasiswa, lembaga kampus, hingga kelompok masyarakat.
Dalam aksi itu, massa membawa spanduk bernada kritis terhadap DPR, pemerintah, maupun aparat, sekaligus menyampaikan 11 poin tuntutan. Di antaranya menolak RUU KUHAP, mendesak penghapusan tunjangan mewah DPR, menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, serta RUU Masyarakat Adat.
Massa juga menekankan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, pencabutan UU yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, serta penghentian praktik oligarki politik.
Sejumlah orator secara bergantian menyampaikan persoalan pajak, penolakan terhadap kebijakan represif, hingga seruan agar DPRD Kaltim serius meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
Massa juga mengancam akan menduduki gedung DPRD jika mediasi dianggap tidak jelas.
Aksi ini turut dipantau langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, Dandim 0901/Samarinda Letkol Inf Arif Hermad, Dansat Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andy Rifai, serta pejabat terkait lainnya. Pengamanan melibatkan sekitar 1.000 personel Polresta Samarinda.
Pimpinan DPRD Kaltim akhirnya menemui massa di depan pintu gerbang gedung dewan. Ketua DPRD Kaltim Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi tersebut. Ia berjanji menindaklanjuti tuntutan dengan melibatkan eksekutif dan yudikatif.
“Terima kasih kepada Aliansi Mahakam yang telah menyampaikan aspirasi. Kami bersama anggota dewan akan segera membahas tuntutan yang disampaikan,” ujarnya.
Aksi yang digelar Aliansi Mahakam ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga mencerminkan konsolidasi kekuatan mahasiswa dan masyarakat sipil di Kalimantan Timur. Dengan komitmen DPRD Kaltim untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, aksi ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat masih memiliki daya tekan yang kuat sekaligus menegaskan pentingnya ruang demokrasi sebagai sarana memperjuangkan keadilan dan kepentingan bersama.
