Fajarnews.co, Jakarta – Fraksi Partai NasDem akhirnya merotasi Ahmad Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menyusul pernyataannya yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Surat penggantian yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat, dan juga oleh Sahroni selaku Sekretaris Fraksi, telah beredar luas di kalangan media pada Jumat, 29 Agustus 2025. Dalam surat tersebut, Sahroni dinyatakan digeser dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III dan kini ditugaskan sebagai anggota Komisi I DPR RI.
Posisi yang ditinggalkan Sahroni kemudian diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu, yang sebelumnya duduk sebagai anggota Komisi IV DPR. Keputusan ini memunculkan berbagai spekulasi mengingat rotasi terjadi tidak lama setelah pernyataan Sahroni mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR ramai dibicarakan publik. Dalam suasana kompleks parlemen di Senayan pada Rabu, 20 Agustus lalu, Sahroni menyampaikan pandangannya yang dinilai sebagian pihak sebagai bentuk pembelaan terhadap fasilitas anggota DPR.
“Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Nggak, itu biasa sebenarnya,” ujar Sahroni kala itu. Menurutnya, besaran gaji dan tunjangan anggota dewan bukanlah sesuatu yang luar biasa, meskipun publik sering kali memandangnya sebagai keistimewaan yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa persepsi tersebut muncul karena adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja legislatif secara umum.
Dalam pernyataan yang sama, Sahroni juga menekankan bahwa apa yang diterima oleh anggota DPR pada akhirnya kembali kepada rakyat. “Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat,” katanya. Ia menyebut bahwa bentuk kontribusi para anggota dewan tidak selalu harus diumumkan secara terbuka kepada publik.
Sahroni mengibaratkan sikap memberi yang dilakukan oleh para wakil rakyat sebagai bentuk keikhlasan yang tidak perlu dipertontonkan. “Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin-lah ceritanya,” ungkapnya. Ia meyakini bahwa 580 anggota DPR memiliki empati terhadap rakyat dengan cara masing-masing dalam menunjukkan keberpihakannya.
Di sisi lain, ia juga menyampaikan pandangannya tentang sistem tunjangan dibandingkan dengan fasilitas rumah dinas. Menurut Sahroni, pemberian tunjangan lebih efisien dan tidak membebani anggaran negara dibandingkan penyediaan rumah dinas yang biaya pemeliharaannya sangat tinggi. “Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp 50 juta,” jelasnya.
Namun pernyataan tersebut justru memantik reaksi keras dari publik. Banyak pihak menilai ucapan Sahroni tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi. Meskipun maksudnya adalah menjelaskan efisiensi anggaran, pemilihan kata-kata yang digunakan dinilai kurang tepat dan memicu kontroversi.
Sebagai langkah pengendalian isu, Fraksi Partai NasDem tampaknya memilih untuk merotasi jabatan Sahroni. Pergantian ini dianggap sebagai upaya menjaga stabilitas internal partai sekaligus mengurangi tekanan dari luar. Penunjukan Rusdi Masse sebagai pengganti juga menjadi langkah strategis dalam menjaga kinerja Komisi III DPR RI.
Perpindahan posisi ini tidak serta-merta menghentikan peran politik Ahmad Sahroni. Meski tidak lagi menjabat sebagai pimpinan komisi, ia tetap aktif dalam aktivitas legislatif sebagai anggota Komisi I dan Sekretaris Fraksi NasDem. Dengan pengalamannya, peran Sahroni dalam panggung politik nasional masih akan terus berlanjut.
Fraksi NasDem sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait alasan di balik reposisi tersebut. Namun, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa partai berusaha bersikap responsif terhadap reaksi publik. Dengan langkah ini, NasDem berharap dapat menjaga citra partai sekaligus meredam polemik yang sudah terlanjur mencuat.
Sumber : https://news.detik.com/berita/d-8087004/hilang-posisi-sahroni
