Fajarnews.co,Kutai Kartanegara – Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) menaruh harapan besar terhadap hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), pemerintah daerah, dan perusahaan perkebunan terkait pelaksanaan kewajiban kemitraan 20 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Kepala Biro LSM DPD FAKTA, Zainuddin menyampaikan bahwa RDP tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong realisasi pola kemitraan, khususnya kebun plasma, demi perbaikan ekonomi masyarakat.
“Dengan adanya RDP ini, sebagaimana niat dari teman-teman, kami berharap kegiatan seperti ini menjadi sumbangsih LSM kepada pemerintah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kita pada umumnya,” ujarnya, Rabu (18/02/2026).
Menurutnya, tujuan utama dari skema plasma adalah memperbaiki perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Karena itu, FAKTA mendorong agar komitmen 20 persen kemitraan tidak berhenti pada wacana, melainkan benar-benar terealisasi di lapangan.
“Harapan kami, apa yang sudah disampaikan Ketua DPRD tadi bisa terwujud. Dengan adanya plasma itu sendiri, ekonomi masyarakat kita, khususnya di Kukar, bisa lebih baik lagi,” katanya.
Zainuddin juga menyinggung soal data perusahaan yang telah memenuhi kewajiban 20 persen. Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pihaknya kepada Dinas Perkebunan, dari puluhan perusahaan sawit yang beroperasi di Kukar, belum ada yang capaian kemitraannya menyentuh angka 50 persen secara keseluruhan.
“Dari sekian banyak perusahaan sawit yang ada di Kukar ini, tidak ada yang mencapai 50 persen. Itu yang menjadi dasar kami untuk terus mendorong persoalan ini dibahas dan diperkuat melalui RDP,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat Kukar selama ini dikenal sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar. Namun di sisi lain, angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Kukar ini identik sebagai kabupaten kaya, tapi mirisnya angka kemiskinan masih tinggi. Atas dasar itulah kami ingin bersinergi dengan pemerintah. Apa yang bisa kita perbuat, kita perbuat untuk Kukar yang lebih baik,” pungkasnya.
FAKTA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan kemitraan perkebunan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bagi mereka, RDP bukan sekadar forum diskusi, melainkan momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, perusahaan, dan masyarakat sipil demi pemerataan manfaat pembangunan di Kukar.
