Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara memastikan bahwa belanja wajib dan layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam APBD tahun 2026. Kepastian ini disampaikan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dalam Rapat Paripurna pada Jumat (28/11/2025) malam.
Ahmad Yani menegaskan bahwa kebutuhan seperti gaji ASN, PPPK, pendidikan, kesehatan, dana desa, maupun berbagai program infrastruktur tetap aman meskipun terjadi koreksi anggaran.
“Kita harap semua pelayanan dan kebutuhan masyarakat, termasuk gaji ASN, P3K, dana pendidikan, kesehatan, dan dana desa, bisa tetap berjalan normal,” ujarnya.
Ia juga menyebut sektor pertanian dan perikanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Kukar akan tetap mendapatkan dukungan anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah.
Menurut Ahmad Yani, APBD 2026 harus dikelola secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, mengingat Kukar merupakan daerah penghasil sumber daya alam dengan kebutuhan pembangunan yang besar.
Ia menambahkan bahwa peluang mendapatkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 tetap terbuka.
“Semoga tetap ada tambahan di APBD Perubahan 2026 agar pembangunan kita semakin maksimal,” katanya.
Ahmad Yani kemudian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan APBD agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai sasaran.
Dengan struktur anggaran yang telah disahkan, DPRD Kukar menegaskan komitmennya menjaga agar APBD benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
