Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Monitoring dan evaluasi penyiapan bahan kebijakan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian tahun 2025 digelar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan pemerintah provinsi disusun berdasarkan data dan evaluasi yang lengkap.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, mengatakan pelaksanaan monev dilakukan pada akhir tahun karena sebagian besar program SKPD sudah mendekati penyelesaian. Ia menilai monev di tahap akhir memberi gambaran lebih jelas mengenai capaian dan kebutuhan perbaikan.
“Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kami tempatkan di akhir tahun karena banyak kegiatan OPD sudah mendekati batas waktu.”, ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa seluruh hasil monev akan diteruskan kepada Sekda sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan tahun 2025. Penyampaian laporan dari setiap perangkat daerah dianggap penting untuk memastikan arah kebijakan sesuai kondisi di lapangan.
“Semua hasil monev akan kami sampaikan kepada Sekda. Ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.” katanya.
Dasmiah menyampaikan bahwa perubahan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor yang harus diselaraskan. Terbitnya Permendagri 56 Tahun 2019 dan Pergub Kaltim 43 Tahun 2023 membuat beberapa fungsi perangkat daerah mengalami penyesuaian sehingga koordinasi perlu diperkuat.
“Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan. Ada perubahan fungsi perangkat daerah setelah terbitnya Permendagri 56 Tahun 2019 dan Pergub 43 Tahun 2023, jadi kebijakan harus selaras.” tegasnya.
Kegiatan monev juga meninjau pelaksanaan program prioritas gubernur dan wakil gubernur termasuk program Gaspol yang mencakup bantuan pendidikan S1 sampai S3 di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Timur. Dasmiah menyebut banyak pegawai dan masyarakat yang belum mengetahui bahwa program ini dapat dimanfaatkan tanpa seleksi selama memiliki KTP Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengucurkan hampir 100 miliar rupiah untuk tahap pertama Gaspol dari total anggaran 205 miliar. Pemerintah juga menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 1,4 triliun rupiah pada 2026 sehingga pemanfaatan program ini dianggap sangat penting.
Dasmiah meminta seluruh SKPD ikut menyebarkan informasi mengenai Gaspol agar manfaat pendidikan dapat diterima lebih luas. Ia menyampaikan perlunya peran aktif perangkat daerah untuk menyosialisasikan program beasiswa ini kepada masyarakat dan ASN.
Selain monev, Biro Kesra juga menyiapkan kegiatan observasi lapangan yang dijadwalkan pada 9 sampai 13 Desember di Padang. SKPD yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat mendaftar melalui panitia monev.
Pemerintah provinsi berharap rangkaian monev tahun ini dapat memperkuat konsistensi pelaporan dan koordinasi. Dasmiah menilai hasil monev akan membantu pemerintah memperbaiki program dan menyusun kebijakan yang lebih tepat untuk kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur tahun 2025 (jnl)
