Fajarnews.co, TENGGARONG – Aliansi Kukar Menggugat menggelar aksi solidaritas di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara, Senin (1/9/2025). Ratusan massa yang dipimpin oleh M. Ibnu Ridho, Presiden BEM Universitas Kutai Kartanegara, menyuarakan berbagai kritik dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk bernada protes seperti Dewan Penindas Rakyat, Pejabat Berjoget Rakyat Menjerit, hingga seruan Reformasi Polri. Melalui orasi, mereka menolak RKUHAP dan UU TNI, menyoroti kondisi pendidikan, hingga mengecam gaya hidup pejabat yang dinilai tidak mencerminkan empati terhadap kesulitan masyarakat.
“Indonesia Sold Out bukan sekadar slogan, tapi cerminan bagaimana negara ini dijual kepada kepentingan asing. Kami menuntut pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat,” seru salah seorang orator.
Massa juga mendesak reformasi total institusi Polri, peningkatan kualitas pendidikan, hingga langkah nyata dalam menurunkan harga kebutuhan pokok. Mereka menegaskan aksi ini lahir dari keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Sekitar satu jam berorasi, perwakilan massa diterima langsung Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bersama jajaran Forkopimda. Ahmad Yani menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi yang berlangsung damai dan berkomitmen menyampaikan aspirasi tersebut.
“Kami DPRD Kutai Kartanegara telah mendengar dan mencatat seluruh tuntutan. Tuntutan yang bersifat nasional akan kami teruskan ke DPR RI, sementara yang berkaitan dengan daerah akan kami tindaklanjuti di DPRD Kabupaten,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, perwakilan massa menyerahkan nota kesepahaman berisi 12 poin tuntutan, mulai dari penolakan RKUHAP, penghapusan tunjangan DPR, pengesahan RUU perampasan aset hingga reformasi Polri. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani bersama Ketua DPRD Kukar sebagai bentuk komitmen.
