Fajarnews.co, Tenggarong – Sebanyak 12 pegawai resmi menerima Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono. Penyerahan berlangsung di halaman Kantor Bupati dan menjadi simbol awal perjalanan baru dalam pengabdian di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda). Pemerintah menegaskan pentingnya kinerja tinggi dari para PPPK.
Dengan optimisme, Sunggono menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar telah menyesuaikan anggaran melalui koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kami sudah melakukan perhitungan bersama TAPD. Dengan APBD Kukar yang berada di kisaran Rp8 triliun dan belanja pegawai maksimal 30 persen, kami optimistis PPPK dapat digaji penuh waktu,” ujarnya.
Ia menambahkan, perhitungan ini dilakukan agar penghasilan para PPPK tetap layak tanpa membebani keuangan daerah. Namun, Sunggono juga mewanti-wanti tentang potensi perubahan. Jika terjadi penurunan APBD, maka skema penggajian PPPK akan disesuaikan agar tetap proporsional.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari sistem pengelolaan ASN yang dinamis dan berbasis kinerja. “PPPK harus mampu menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerja baik agar kontrak mereka dapat diperpanjang,” kata Sunggono dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab sebagai PPPK bukan hanya pada level administratif, namun juga sebagai agen pelayanan publik yang bermutu. Pemerintah mengharapkan kontribusi nyata dari para pegawai tersebut di lapangan.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab yang harus diemban PPPK agar keberadaan mereka dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Sunggono. Penekanan ini selaras dengan visi Pemkab Kukar dalam reformasi birokrasi.
Melalui penyerahan SK ini, pemerintah menegaskan kembali komitmennya terhadap tata kelola ASN yang profesional dan akuntabel. Peningkatan mutu aparatur sipil menjadi salah satu pilar utama dalam pelayanan publik yang responsif.
Langkah ini sekaligus menjawab tantangan pengelolaan SDM dalam pemerintahan modern yang adaptif terhadap perubahan kondisi fiskal daerah maupun tantangan eksternal lainnya.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
