Fajarnews.co, TENGGARONG – Ketimpangan ketersediaan infrastruktur dasar di sejumlah desa di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai menjadi hambatan serius dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, persoalan jalan dan pasar yang belum optimal menjadi salah satu penyebab utama tersendatnya kemajuan desa, meski dari sisi administratif beberapa sudah berstatus berkembang atau maju.
“Kalau potensi desa besar tapi jalannya belum layak, masyarakat tetap akan kesulitan. Mobilitas mereka terhambat dan itu berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” tutur Arianto saat ditemui pada Senin (05/05).
Hasil evaluasi DPMD sejak 2024 menunjukkan bahwa mayoritas desa di Kukar masih menghadapi persoalan aksesibilitas, terutama karena kondisi jalan yang belum memadai, seperti masih berupa tanah atau batu kasar, yang mudah rusak dan menyulitkan saat musim hujan.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada keterlambatan distribusi layanan dasar, pengangkutan hasil pertanian, serta mobilitas penduduk, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kecamatan atau kota.
Selain itu, ketiadaan pasar desa yang aktif di berbagai wilayah juga menjadi perhatian. Menurut Arianto, keberadaan pasar sangat penting untuk mendukung roda perekonomian masyarakat pedesaan secara langsung dan berkelanjutan.
“Banyak desa bahkan belum mampu menyelenggarakan pasar mingguan. Padahal, itu bisa menjadi penggerak utama ekonomi lokal dan wadah interaksi warga,” ucapnya menegaskan.
Ia juga menambahkan bahwa aspek infrastruktur sederhana semacam ini justru merupakan pondasi penting untuk meningkatkan taraf hidup warga serta memperkuat kemandirian ekonomi desa dalam jangka panjang.
Guna menjawab tantangan tersebut, DPMD Kukar mengupayakan sinergi lintas instansi, dengan harapan agar sektor teknis yang berwenang dapat terlibat lebih aktif dalam membangun sarana dasar yang dibutuhkan desa-desa.
Arianto berharap agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pembangunan infrastruktur desa agar pertumbuhan wilayah tidak timpang dan lebih inklusif.
(Adv/DPMD/Kukar)
