Fajarnews.co, TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dari 27,1% pada tahun 2022 menjadi 17,5% pada tahun 2023. Prestasi ini merupakan buah dari berbagai upaya yang telah dilakukan.
Meski demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengingatkan bahwa tantangan masih ada. Dalam rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini, beliau menekankan pentingnya langkah-langkah preventif untuk mencegah peningkatan kasus stunting di masa mendatang.
Rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Tenggarong, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran Forkopimda, Camat, Tim Penggerak PKK, dan perwakilan organisasi terkait.
Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Beliau juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program ini untuk mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Ia menekankan bahwa data yang valid dan akurat merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan intervensi stunting secara tepat sasaran.
“Kita harus tetap waspada. Angka stunting memang sudah turun, tapi kita belum bisa santai. Data yang benar adalah kunci untuk tahu di mana saja kita harus lebih fokus. Mari kita tingkatkan lagi usaha kita untuk mengatasi stunting,” ujar Sunggono pada Sabtu (9/11/2024).
Ia menekankan pentingnya langkah konkret sebagai tindak lanjut dari audit kasus stunting yang telah dilaksanakan, terutama untuk kelompok rentan seperti calon pengantin, ibu hamil, dan anak balita.
Dirinya juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
“Saya sangat menghargai upaya dan rencana tindak lanjut yang telah dirancang oleh tim teknis. Pastikan implementasinya berjalan sesuai target agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Sunggono mengimbau para camat, lurah, dan kepala desa untuk menunjukkan komitmen penuh dalam mendampingi keluarga yang berisiko terkena stunting.
Dia juga menyampaikan pentingnya langkah aktif di lapangan, seperti mengadakan Rembuk Stunting Desa untuk mendeteksi dan menangani potensi kasus secara dini.
“Setiap pihak, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, memiliki tanggung jawab besar dalam pencegahan stunting. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan Kukar yang bebas stunting,” kata Sunggono.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DP2KB, Mastukah, menyampaikan bahwa diseminasi audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko pada kelompok sasaran dan menyusun rekomendasi guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
Materi yang disampaikan mencakup langkah tindak lanjut, monitoring dan evaluasi oleh TPPS, serta peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan intervensi yang diperlukan.
Dengan kerja sama yang solid di antara berbagai pihak, Kukar diharapkan mampu mempertahankan tren penurunan angka stunting secara konsisten, memastikan generasi penerus tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
penulis : Bayu
