Fajarnews.co, TENGGARONG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah memulai audit komprehensif terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).
Fokus utama pemeriksaan ini adalah untuk mengevaluasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada aspek belanja. Tahap awal audit ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi awal (Entry Meeting) yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan lingkup pemeriksaan.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kaltim, dipimpin oleh Pengendali Teknis Nana Suryana, memiliki fokus pada tujuan tertentu dan investigatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki segala penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Melalui pendekatan pemeriksaan yang mendalam ini, kami berharap dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang tidak patuh pada aturan. BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien,” ujar Nana Suryana pada Rabu, (6/11/2024).”
Mengingat alokasi anggaran yang signifikan bagi Kabupaten Kukar, pemeriksaan mendalam oleh BPK RI menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyambut positif upaya Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan keuangan daerah dan memandangnya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
Sejumlah kalangan berpandangan bahwa pemeriksaan ini merupakan cerminan dari pentingnya disiplin dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Para ahli keuangan daerah berpendapat bahwa audit semacam ini berperan krusial dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan internal dan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional.
Sekda Kukar juga menghimbau seluruh perangkat daerah untuk memberikan segala bentuk dukungan kepada tim audit BPK selama pelaksanaan pemeriksaan.
Melalui pendampingan yang intensif, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya memastikan kelancaran proses audit dan ketersediaan data yang valid sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk meminimalisir hambatan dalam penyampaian informasi dan dokumen, serta menegaskan sikap terbuka Pemkab Kukar terhadap proses evaluasi,” ucap Sunggono.
Pemeriksaan BPK diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Dengan demikian, publik dapat semakin yakin bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan upaya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
penulis : Bayu
