Fajarnews.co, BALIKPAPAN Penguatan sistem standardisasi produk di Kalimantan Timur menjadi perhatian dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Balikpapan. Ketersediaan fasilitas pengujian hingga kemudahan sertifikasi dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk daerah.
Dilansir dari antarakaltim.com, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengatakan standardisasi tidak hanya berkaitan dengan kualitas barang. Sistem tersebut juga berhubungan dengan perlindungan konsumen serta kemampuan produk dalam negeri bersaing di pasar regional dan internasional.
Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) bertema “Pemetaan Kesiapan Kegiatan Penilaian Kesesuaian” di Balikpapan, Jumat (18/9/2026).
Menurut Chusnunia, penguatan ekosistem standardisasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), lembaga penilaian kesesuaian, laboratorium pengujian, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha.
Akses Laboratorium Masih Jadi Tantangan
Salah satu persoalan yang dibahas adalah belum meratanya fasilitas laboratorium dan lembaga penilaian kesesuaian di berbagai daerah. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha di wilayah tertentu harus menghadapi tantangan dalam mengakses layanan pengujian dan sertifikasi.
Bagi Kalimantan Timur, faktor geografis turut menjadi perhatian. Jarak antardaerah dan keterbatasan fasilitas membuat proses pemenuhan standar membutuhkan dukungan serta pendampingan yang lebih terintegrasi.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Ujang Rachmad mengatakan pemerintah daerah melihat kebutuhan untuk memperkuat pendampingan kepada industri kecil dan menengah (IKM), khususnya dalam proses standardisasi dan sertifikasi.
Pemprov Kaltim sebelumnya telah memberikan fasilitasi bagi pelaku IKM. Namun, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota masih perlu diperkuat agar layanan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
SNI dan TKDN Ikut Diperkuat
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim Heni Purwaningsih menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Pendampingan TKDN terus dilakukan, sementara penerapan SNI diarahkan untuk mendukung pengembangan IKM yang menggunakan bahan baku lokal.
Kaltim juga memiliki fasilitas laboratorium di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB). Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengujian dan kalibrasi, termasuk bagi pelaku UMKM yang memiliki orientasi ekspor.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan ruang lingkup sertifikasi, pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat SNI, serta belum optimalnya integrasi program pendampingan antarlembaga pemerintahan.
Standardisasi Diharapkan Tidak Membebani Pelaku Usaha
Dalam pembahasan tersebut, Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya menjadikan standardisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing usaha, sekaligus tetap memperhatikan kemampuan pelaku usaha lokal.
Kunjungan kerja di Balikpapan itu melibatkan Komisi VII DPR RI bersama BSN, PT Sucofindo, dan pemerintah daerah untuk memetakan kesiapan layanan penilaian kesesuaian di Kaltim.
Hasil pemetaan diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperkuat layanan pengujian, sertifikasi, dan pendampingan sehingga ekosistem standardisasi dapat semakin mudah diakses oleh industri dan pelaku usaha daerah.
