Fajarnews.co, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap kondisi bahan makanan menjadi salah satu faktor yang banyak ditemukan dalam kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, persoalan paling sering berkaitan dengan makanan yang sudah mengalami kerusakan. Lauk menjadi komponen yang paling banyak disorot, terutama makanan dengan sumber protein hewani.
“Sampai dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi kepala BGN. Kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk. Lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan lain sebagainya dengan olahan-olahannya,” kata Sudaryono di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, kualitas bahan baku perlu menjadi perhatian sejak makanan diterima di dapur MBG. Proses memasak yang mengikuti prosedur tidak cukup apabila bahan yang digunakan sudah dalam kondisi tidak layak.
“Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan keracunan,” ujarnya.
Untuk memperketat pengawasan, BGN mulai menerapkan pemeriksaan bahan baku ketika diterima oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lembaga tersebut juga menyiapkan sistem pengadaan yang menyerupai marketplace, terutama untuk komoditas protein hewani.
Sistem itu dirancang untuk memastikan bahan yang diterima sesuai dengan kualitas yang dipesan. Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah perbedaan kualitas barang dan potensi kenaikan harga yang tidak sesuai.
“Jangan sampai beli katanya beli harga, beli kualitas A tapi ternyata yang datang kualitasnya D, gitu misalnya,” kata Sudaryono.
Pengawasan juga dilakukan terhadap dapur SPPG. BGN menyatakan dapur yang tidak memenuhi ketentuan dapat dihentikan sementara. Jika tidak melakukan perbaikan sesuai persyaratan, operasionalnya dapat dihentikan secara permanen.
“Yang tidak sesuai sudah kita tutup, orang-orang kepala dapur, orang yang bekerja di dapur yang tidak kompeten sudah kita keluarkan, dan ini terus akan kita lakukan,” ujarnya.
Sudaryono menyebut pemeriksaan telah menjangkau lebih dari separuh dapur MBG. Sebelumnya, BGN juga menyatakan sekitar 1.276 SPPG tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah ditutup atau dihentikan sementara. Langkah tersebut mencakup dapur yang belum mendaftar maupun yang masih dalam proses memenuhi persyaratan.
BGN turut mewajibkan kepala dapur berada di lokasi selama proses memasak. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari evaluasi tata kelola produksi makanan dalam jumlah besar.
“Jadi ini tidak simpel, ya memang kelihatannya simpel, simpel kalau masak kita untuk diri kita sendiri, ini masak untuk sekian ribu orang setiap hari,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan seluruh tahapan produksi harus mengikuti standar operasional prosedur, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan hingga tingkat kematangan makanan.
“Makanan itu harus aman. Makanan itu harus supaya aman bagaimana? SOP-nya harus dijalankan. Masaknya harus benar, matangnya harus benar, sesuai kaidah-kaidah yang benar, bahan bakunya harus sesuai, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Pengawasan MBG juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan serta dinas kesehatan di daerah. BGN menyebut langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi persoalan keamanan pangan sekaligus menjaga konsistensi produksi dapur.
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah daerah melaporkan gangguan kesehatan yang dialami siswa dan pelajar setelah mengonsumsi MBG. Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebanyak 193 siswa SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 dilaporkan mengalami keluhan kesehatan. Pemeriksaan BBPOM Makassar menemukan bakteri Escherichia coli pada sampel ayam masak bumbu kuning.
Kasus serupa juga dilaporkan di Lombok Tengah dengan 352 siswa mengalami keluhan seperti muntah dan pusing. Di Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 748 santri dan pelajar dari 19 sekolah di kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, juga mengalami keluhan kesehatan. Dapur SPPG yang memasok makanan tersebut kemudian dihentikan sementara untuk pemeriksaan.
Laporan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG turut muncul di sejumlah daerah lain, termasuk Pati, Bantul dan Madiun. Penyebab setiap kejadian masih menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi dari pihak berwenang.
