Fajarnews.co, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menegaskan tidak melihat adanya keterkaitan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pengakuan seorang mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima dana Rp20 juta terkait aksi demonstrasi dan pertemuan dengan pihak Istana Wakil Presiden.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, menyatakan informasi yang beredar saat ini masih berdasarkan pengakuan sepihak dan perlu dibuktikan melalui proses yang berlaku. Menurutnya, belum ada dasar yang mengarah pada keterlibatan Wakil Presiden dalam persoalan tersebut.
“Biarkan proses berjalan dan semua fakta diuji secara objektif. Jangan sampai muncul kesimpulan yang belum didukung bukti yang jelas,” ujar Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ia menilai polemik yang berkembang tidak seharusnya digunakan untuk membangun narasi yang dapat mengganggu hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Bambang menegaskan pemerintahan saat ini tetap berjalan solid dan saling mendukung dalam menjalankan agenda negara.
Sebelumnya, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta yang disebut berkaitan dengan aksi demonstrasi dan pertemuan mahasiswa dengan Wakil Presiden. Pengakuan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memicu berbagai tanggapan.
Menindaklanjuti hal itu, pihak Universitas Bung Karno mengambil langkah administratif dengan menonaktifkan sementara Abdi dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum. Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung proses investigasi internal yang tengah berlangsung.
Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, menjelaskan bahwa penonaktifan dilakukan sebagai bagian dari penegakan kode etik kampus. Selama proses pemeriksaan berlangsung, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mewakili organisasi kemahasiswaan ataupun mengatasnamakan kampus.
Pihak universitas juga mengungkapkan bahwa mahasiswa tersebut telah memberikan keterangan resmi mengenai penerimaan dana yang disebut berasal melalui perantara seorang alumni. Namun hingga kini, asal-usul dana dan pihak-pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Kasus ini masih menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah kalangan meminta agar proses investigasi dilakukan secara transparan guna memastikan fakta yang sebenarnya, sekaligus menghindari munculnya spekulasi yang dapat menyesatkan opini publik.
