Fajarnews.co, Manajemen Danantara Indonesia menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bukan untuk mengambil alih kegiatan ekspor komoditas seperti sawit dan batu bara dari pelaku usaha. Perusahaan tersebut dibentuk sebagai instrumen pengawasan guna memastikan transaksi ekspor berlangsung lebih transparan dan sesuai aturan.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyatakan DSI tidak akan berperan sebagai perantara perdagangan yang membeli komoditas dari perusahaan lalu menjualnya kembali ke pasar global. Fokus utama DSI adalah memantau nilai transaksi ekspor agar sesuai dengan harga sebenarnya.
Menurut Dony, pemerintah masih menemukan potensi praktik transfer pricing dan under invoicing dalam perdagangan komoditas sumber daya alam. Praktik tersebut dinilai dapat mengurangi penerimaan negara karena nilai ekspor yang dilaporkan tidak mencerminkan harga riil di pasar internasional.
Karena itu, pemerintah membentuk DSI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari sektor sumber daya alam dapat diterima secara optimal oleh negara.
Selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu yang berlangsung hingga akhir 2026, eksportir tetap diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha seperti biasa. Namun, seluruh aktivitas ekspor diwajibkan dilaporkan melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Danantara juga menegaskan bahwa kontrak ekspor yang telah berjalan tetap dihormati. Pemerintah berencana melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan.
Selain meningkatkan pengawasan, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap perusahaan sektor sumber daya alam. Transparansi transaksi ekspor dinilai menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat sekaligus mendukung peningkatan pendapatan negara dari komoditas unggulan Indonesia.
