Fajarnews.co,Kutai Kartanegara – Keterlambatan pembayaran insentif bagi ribuan guru honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian serius DPRD Kukar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV yang digelar di ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (30/4/2026), terungkap bahwa insentif tersebut belum diterima selama empat bulan terakhir.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Andi Faisal, yang menyampaikan bahwa proses pencairan saat ini masih menunggu kejelasan aspek hukum dari pihak kejaksaan.
“Dinas Pendidikan sudah mengajukan permintaan Legal Opinion ke kejaksaan. Saat ini tinggal menunggu hasilnya. Kalau itu sudah keluar, kita targetkan pekan depan insentif bisa segera dibayarkan,” ujarnya.
Menurut Faisal, keterlambatan ini bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan penyesuaian terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengharuskan kehati-hatian dalam proses administrasi.
“Anggaran sebenarnya sudah siap. Tidak ada kendala di situ. Tinggal memastikan regulasinya sesuai, setelah itu langsung diproses melalui BPKAD,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Dinas Pendidikan harus bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini, mengingat insentif tersebut merupakan hak para guru honorer.
“Guru sudah menjalankan tugasnya. Maka hak mereka juga harus segera dipenuhi. Ini tidak bisa ditunda-tunda,” tegas Faisal.
Komisi IV DPRD Kukar memastikan akan terus mengawal proses tersebut hingga pencairan terealisasi. Koordinasi lanjutan dengan pihak terkait juga akan dilakukan dalam waktu dekat untuk memastikan progres berjalan sesuai target.
Di sisi lain, Ketua PGRI Kukar, Nasruddin Zainudin, menyampaikan bahwa pihaknya memahami adanya kendala regulasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah, namun tetap berharap prosesnya dapat segera diselesaikan.
“Memang sudah empat bulan belum cair. Kita pahami ada proses yang harus dilengkapi, termasuk menunggu advis dari kejaksaan,” katanya.
Nasruddin menambahkan, PGRI akan terus memantau perkembangan pencairan insentif tersebut karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan para guru non-ASN.
Ia juga menyebutkan bahwa besaran insentif tidak seragam, dengan wilayah terpencil seperti Tabang menerima nominal lebih besar dibandingkan daerah yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan.
Dengan proses administrasi yang kini hampir rampung, para guru honorer di Kukar berharap pencairan insentif dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
