Fajarnews.co, Samarinda – Rencana aksi besar yang digagas aliansi mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Timur kian menguat menjelang 21 April. Tidak hanya mahasiswa, gelombang dukungan kini meluas dari warga lintas daerah, ditandai dengan derasnya donasi logistik ke posko-posko relawan.
Aksi ini diarahkan untuk menyoroti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim. Sorotan utama tertuju pada sejumlah kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud, termasuk pengadaan mobil dinas senilai miliaran rupiah serta rencana renovasi rumah jabatan.
Dari hasil konsolidasi, massa merumuskan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah. Kedua, meminta penghentian praktik KKN. Ketiga, mendorong DPRD Kaltim agar menjalankan fungsi pengawasan secara independen, terutama di tengah sorotan relasi keluarga antara pimpinan legislatif dan eksekutif.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Samarinda, Kamarul Azwan, menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas lembaga legislatif. Ia mengingatkan agar hubungan personal tidak mengganggu peran pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Menariknya, dinamika aksi ini tidak hanya hidup di ruang diskusi mahasiswa. Solidaritas masyarakat tampak nyata melalui berdirinya posko bantuan di berbagai titik di Samarinda, seperti kawasan Lembuswana dan Jalan S Parman.
Relawan mencatat, bantuan terus berdatangan dari berbagai daerah, mulai dari Balikpapan hingga Tenggarong. Bentuknya pun beragam air mineral, makanan, hingga donasi tunai. Bahkan, kontribusi datang dari lapisan masyarakat yang sederhana.
“Ada yang menyumbang Rp1.000 sampai Rp20 ribu, bahkan hasil kebun seperti singkong dan pisang,” ungkap relawan, menggambarkan kuatnya partisipasi publik dari kalangan akar rumput.
Donasi yang terkumpul melalui sistem digital saja disebut telah mencapai puluhan juta rupiah. Lebih dari sekadar logistik, bantuan ini dinilai sebagai simbol keresahan sekaligus dukungan terhadap tuntutan perubahan kebijakan yang dianggap belum berpihak pada rakyat.
Meski gaung aksi terus membesar, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi maupun DPRD Kaltim terkait tuntutan yang disuarakan. Namun satu hal jelas—aksi 21 April diprediksi menjadi momentum penting yang mempertemukan suara mahasiswa dan masyarakat dalam satu barisan.
