Fajarnews.co,Samarinda – Berkurangnya jumlah program yang berasal dari aspirasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur tahun 2027 menjadi perhatian serius di kalangan legislatif.
Dari data yang beredar, sekitar 160 usulan program yang sebelumnya dihimpun dari aspirasi masyarakat kini tersisa sekitar 25 program saja dalam proses penyusunan RKPD tersebut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menilai pengurangan jumlah usulan tersebut perlu mendapat perhatian. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD merupakan representasi langsung dari kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, usulan yang dihimpun dalam kegiatan reses bukanlah sekadar keinginan anggota dewan, melainkan bentuk penyampaian harapan dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Aspirasi itu bukan kemauan dewan. Itu kemauan rakyat yang disampaikan kepada kami melalui reses,” kata Samsun.
Ia menegaskan, setiap program yang diusulkan melalui jalur tersebut seharusnya dipandang sebagai mandat masyarakat yang perlu diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Bukan perintah dewan, bukan perintah gubernur, tapi perintah rakyat,” tegasnya.
Samsun juga mengingatkan agar mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses tidak kehilangan makna. Ia berharap setiap aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat diperhatikan dan diakomodasi secara serius dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, suara masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah pembangunan di daerah.
