Fajarnews.co,Kutai Kartanegara, Sabtu (17/01/2026) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto, menanggapi keluhan sejumlah desa di wilayah hulu yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, khususnya desa-desa yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai.
Arianto menyebutkan, desa-desa seperti Sangkuliman, Pela Lawas, dan Muhuran memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan wilayah darat pada umumnya. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa disamakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan maupun jembatan.
“Karakteristik geografis pemukiman masyarakat itu harus kita pahami. Tidak semua desa bisa dipaksakan dibangun akses darat. Misalnya Desa Muhuran, membangun jembatan bukan pilihan yang realistis karena kebutuhan anggarannya sangat besar dan tidak sebanding,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam kondisi tertentu pemerintah daerah perlu mencari alternatif solusi yang lebih rasional dan sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu opsi jangka panjang yang memungkinkan adalah relokasi pemukiman ke jalur poros darat, meskipun hal tersebut masih bersifat pemikiran ekstrem dan memerlukan kajian mendalam.
Selain itu, DPMD Kukar juga mempertimbangkan dukungan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah yang harus keluar desa untuk menempuh pendidikan. Bantuan atau subsidi transportasi sungai, seperti biaya perahu atau feri, dinilai dapat menjadi solusi sementara.
Arianto menegaskan bahwa keterbatasan akses darat merupakan konsekuensi dari letak geografis desa-desa tertentu. Oleh karena itu, fokus pemerintah daerah diarahkan pada pemenuhan layanan dasar agar tetap tersedia dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kalau akses darat tidak memungkinkan, maka layanan dasarnya harus kita penuhi di desa tersebut. Sekolah harus ada, sarana kesehatan tersedia, penerangan lengkap. Itu yang paling realistis untuk kita lakukan,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, DPMD Kukar berharap kebutuhan dasar masyarakat desa-desa hulu tetap terpenuhi tanpa harus memaksakan pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak efektif dari sisi perencanaan dan anggaran.
