Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara meminta desa dan kelurahan lebih aktif memperbarui data kemiskinan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan. Penjelasan tersebut disampaikan Plt Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris Suherdiman, saat memberikan keterangan kepada media. Ia menilai tingkat bawah selama ini masih minim melakukan pemutakhiran data secara berkala.
Menurut Yuliandris, akurasi data penerima manfaat sangat bergantung pada informasi dari wilayah masing-masing. Desa dan kelurahan disebutnya memiliki peran penting yang tidak bisa digantikan petugas kabupaten. “Data dari tingkat bawah ini yang bisa memastikan keakuratan warga penerima manfaat,” ujar Yuliandris.
Ia menjelaskan bahwa Kukar memiliki wilayah geografis yang luas, sehingga pendataan langsung oleh petugas Dinsos tidak memungkinkan dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, keterlibatan pengurus RT dianggap perlu dimaksimalkan untuk menghindari ketimpangan. Yuliandris menegaskan pendataan yang benar dapat mencegah munculnya stigma negatif, termasuk pemasangan stiker penerima bantuan.
Saat ini, data kemiskinan Kukar dihimpun melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup DTKS, BPS, Regsosek, serta P3KE. Berdasarkan data tersebut, ada tiga kecamatan yang memiliki angka kemiskinan relatif tinggi. Kecamatan Tenggarong, Loa Janan, dan Muara Kaman menjadi wilayah dengan jumlah warga miskin paling besar.
Total keluarga miskin di Kukar tercatat sekitar 104.689 kepala keluarga atau 6,72 persen dari keseluruhan penduduk. Yuliandris menilai angka tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia meminta pemerintah desa dan kelurahan segera memperbarui data agar intervensi bantuan lebih tepat.
Lurah Mangkurawang, Ardiansyah, menyampaikan bahwa data warga miskin yang diterima kelurahannya berasal dari Dinsos Kukar. Pemerintah kelurahan hanya bertugas melakukan verifikasi dan validasi setelah data diterima. “Kita memang tidak melakukan pendataan, hanya menerima data dari Dinsos,” tutur Ardiansyah.
Di Kelurahan Mangkurawang, sekitar 100 kepala keluarga tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Bantuan tersebut berupa BLT, BPNT, dan berbagai jenis dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat. Ardiansyah berharap peran masyarakat dalam penanganan kemiskinan juga harus ditingkatkan.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan warga. Ia meminta masyarakat tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga aktif membantu sesama. “Kami berharap, penanganan kemiskinan ini tak bisa bekerja sendiri. Dalam hal ini masyarakat setempat juga harus peduli, sehingga warga kita hidup layak,” katanya.
