Fajarnews.co, TENGGARONG – Mungkin selama ini mereka dikenal hanya sebagai relawan. Namun di Kutai Kartanegara, para kader Posyandu telah mendapatkan pengakuan yang lebih luas sebagai agen perubahan sosial dan pelayan masyarakat di garis depan.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, yang menyebut bahwa sistem pelayanan kesehatan lokal tidak akan berjalan optimal tanpa kehadiran kader Posyandu.
“Tanpa kader Posyandu, pelayanan langsung ke masyarakat tidak akan berjalan maksimal. Mereka yang turun langsung memberikan edukasi, pengukuran pertumbuhan anak, pemberian vitamin, hingga memantau kehamilan,” jelas Arianto, Rabu (07/05).
Menurutnya, kader bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan pendidik dan penggerak. Dengan pemahaman itu, Pemkab Kukar terus memperkuat kapasitas mereka lewat pelatihan, pemberian insentif, dan sarana kerja yang layak.
“Fokus kami tetap pada peningkatan kapasitas kader agar pelayanan kesehatan dasar tetap optimal,” tambahnya.
Program pelatihan yang dimulai sejak 2023 telah menjangkau sebagian besar kader di lapangan. Komposisi idealnya adalah lima kader aktif per Posyandu, dengan tiga orang sudah mendapat pelatihan dan dua lainnya dijadwalkan ikut pada 2025. Penyesuaian anggaran nasional sempat berdampak, namun tak menyurutkan niat pemerintah dalam membina kader secara berkelanjutan.
Siti Aminah, kader dari Kelurahan Bukit Biru, turut menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan Pemkab.
“Dengan adanya perhatian dari Pemkab, kami jadi merasa dihargai. Ini memacu kami untuk terus memberi yang terbaik bagi warga,” ungkapnya.
Kepedulian pemerintah terhadap para kader ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang Kukar dalam mewujudkan layanan kesehatan berbasis komunitas. Mereka tak hanya menjadi jembatan program kesehatan, tetapi juga simbol dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
(Adv/DPMD/Kukar)
