Fajarnews.co, Samarinda – Banjir yang kembali melanda Kota Samarinda pada 12 dan 27 Mei 2025 menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Mereka menyoroti lemahnya penanganan banjir yang telah menjadi krisis tahunan di ibu kota Kalimantan Timur itu.
Rahmat Fathur Rahman, Wakil Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, menilai bahwa respons pemerintah sangat stagnan dan tidak berkelanjutan. “Banjir ini bukan lagi soal genangan air biasa, tapi persoalan tata ruang dan kebijakan jangka panjang,” ujarnya di Samarinda, Minggu (1/6/2025).
Ia juga menyebut bahwa longsor di kawasan Gerilya yang menyebabkan korban jiwa menjadi bukti seriusnya krisis ini. Rahmat menegaskan, “Kejadian seperti ini mestinya jadi peringatan serius, bukan malah dinormalisasi.”
Sejumlah program infrastruktur yang sebelumnya digagas oleh Pemkot, seperti folder air dan perbaikan drainase, dikritik karena progresnya lambat. “Proyek-proyek besar seperti folder air Damanhuri tidak jelas kelanjutannya,” tambah Rahmat.
Ia menilai, transparansi menjadi masalah utama, karena masyarakat tidak mengetahui penyebab mandeknya proyek. Padahal, menurutnya, anggaran dan lahan sudah tersedia sejak lama.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebelumnya menyebut bahwa banjir ini adalah dampak dari anomali cuaca tahunan. Namun, pernyataan ini ditanggapi sinis oleh banyak pihak karena dianggap mengabaikan tanggung jawab pemerintah.
“Kalau terus dianggap sebagai hal tahunan yang harus diterima, artinya pemerintah tidak belajar dari tahun-tahun sebelumnya,” kritik Rahmat.
Ia menekankan pentingnya penyusunan roadmap penanganan banjir jangka panjang yang inklusif. “Ini soal keselamatan warga, bukan sekadar agenda politik,” tutupnya.
Sumber : https://korankaltim.com/read/samarinda/79309/banjir-berulang-pemerintah-kota-samarinda-diminta-lakukan-evaluasi-serius-penanganan?page=2
Penulis : Arnelya NL
