Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi untuk finalisasi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029, pemutakhiran Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA), serta penyusunan Neraca Bahan Makanan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat strategi daerah dalam menjaga ketersediaan pangan dan mengurangi potensi kerentanan di berbagai wilayah.
Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, mengatakan seusai kegiatan bahwa rapat tersebut menjadi momentum penting untuk mengkolaborasikan berbagai program ketahanan pangan dari berbagai sektor.
“Hari ini kita coba mengkolaborasikan program ketahanan pangan dari sisi yang menurut saya perlu mendapat perhatian. Pertama terhadap kerentanan ketahanan pangan di desa-desa, dan kedua terhadap kelebihan pangan yang mungkin disebabkan oleh pola pangan yang kurang baik di rumah makan atau hotel,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan, salah satu hal penting yang dibahas adalah pengelolaan kelebihan pangan agar tidak terbuang percuma. Makanan berlebih dari rumah makan atau hotel, kata Sunggono, dapat disalurkan untuk kepentingan sosial.
“Ini langkah baik. Kita ingin tidak ada sumber pangan yang terbuang tanpa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tadi disampaikan, kalau di rumah makan ada kelebihan bisa didistribusikan ke panti asuhan termasuk yang ada di hotel,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Kukar juga menaruh perhatian terhadap desa-desa yang tergolong rentan rawan pangan. Menurut Sunggono, edukasi menjadi langkah awal yang akan diberikan agar desa memiliki kesadaran dan kemampuan menjaga ketahanan pangan di wilayahnya.
“Kalau tidak kita bantu untuk diintervensi, mereka bisa menjadi desa rawan pangan. Intervensinya mulai dari edukasi, lalu kita pastikan penyebab kerentanannya, apakah karena tenaga kesehatan tidak ada, atau karena distribusi pangan yang terhambat,” terangnya.
Dari hasil pemetaan sementara, terdapat 17 desa di Kukar yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Sebanyak delapan desa di antaranya diketahui belum memiliki tenaga kesehatan, yang menjadi salah satu indikator kerentanan pangan.
Sunggono menyebut, hasil pemetaan FSVA ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah intervensi yang lebih spesifik, termasuk perbaikan infrastruktur dan sistem distribusi pangan.
“Kalau memang distribusi yang jadi masalah, kita perbaiki jalannya atau transportasinya. Kita akan lihat dari hasil pemetaan hari ini untuk menentukan langkah terbaik,” pungkasnya (jnl)
