Fajarnews.co, Tenggarong – Masalah pengelolaan sampah di Desa Kota Bangun Ulu, Kutai Kartanegara, kembali menjadi sorotan. Minimnya fasilitas dan tidak tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai membuat tumpukan sampah kian sulit ditangani. Pemerintah desa pun terpaksa menyusun jadwal pembuangan sementara untuk menekan volume sampah.
Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Khairul Umam, menyatakan bahwa lokasi TPA yang tersedia berada di Desa Loleng dan jaraknya cukup jauh. “Lokasi TPA yang tersedia di Desa Loleng jaraknya cukup jauh, dan kapasitasnya juga tidak memadai untuk menampung sampah dari dua desa,” jelas Khairul.
Ia menjelaskan bahwa warga hanya dapat membuang sampah dari pukul 06.00 hingga 09.00 WITA. Jadwal ini disusun untuk mencegah penumpukan di tempat pembuangan sementara yang juga digunakan oleh desa sekitar. Namun, keterbatasan sarana menjadi penghambat utama pengelolaan.
“Sarana prasarana kita terbatas, alat berat mini pun tidak mencukupi,” keluh Khairul mengenai situasi terkini. Minimnya armada pengangkut dan alat berat menyebabkan upaya pemindahan sampah berjalan lambat. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab bersama antara desa dan otoritas yang lebih tinggi.
Pemerintah Desa Kota Bangun Ulu telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar serta Kecamatan Kota Bangun. “Kami sudah komunikasikan dengan DLHK Kukar dan Kecamatan Kota Bangun, sementara mereka membantu armada pengangkut,” tambahnya.
Meski belum optimal, bantuan dari DLHK menjadi solusi sementara. Pemerintah desa juga menyusun rencana jangka panjang untuk membangun TPA baru. Dalam jangka pendek, kebersihan akan tetap dijaga semaksimal mungkin oleh pihak desa.
Pemerintah desa juga mulai mendorong pendekatan berbasis komunitas melalui konsep TPS3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle. “Kita berharap masyarakat turut berpartisipasi aktif, agar persoalan sampah ini bisa dikelola lebih baik,” ujar Khairul.
Dengan tantangan fasilitas dan kesadaran warga yang masih rendah, penyelesaian masalah sampah memerlukan kerja sama yang kuat antara semua pihak. Program berbasis edukasi dan pemberdayaan pun diproyeksikan untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
