Fajarnews.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan kesiapan memaksimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 untuk dipakai dalam pembangunan 2025. Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Rendi Solihin dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar Ke‑17 Masa Sidang III, Selasa (1/7/2025). Paripurna tersebut menjadi ajang tanggapan terhadap Pemandangan Umum dari Fraksi Golkar dan Fraksi PKB–PKS.
Rendi mengapresiasi masukan dari kedua fraksi atas dukungan terhadap rencana strategis pemerintah daerah. “Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Golkar, Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang tinggi atas komitmennya dalam mendukung program‑program pemerintah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa SILPA akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi-misi daerah.
Lebih jauh, Rendi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang belum berjalan optimal di tahun sebelumnya. Pemerintah Kukar akan memperkuat monitoring serta pengawasan internal. Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pun akan ditingkatkan agar kualitas pelaksanaan program lebih baik.
Saat mengomentari Pemandangan Umum Fraksi PKB–PKS, Rendi menyampaikan penjelasan mengenai penyebab besarnya SILPA tahun lalu. Ia menyatakan bahwa penyumbang terbesar bukan hanya serapan anggaran rendah, melainkan faktor teknis. Kegiatan earmark dari pusat yang masuk di akhir tahun turut berdampak pada angka SILPA.
“Sebagian besar kegiatan dari pusat baru dialokasikan menjelang akhir tahun, sehingga waktunya tidak cukup untuk pelaksanaan maksimal,” jelasnya. Ia juga menyinggung perubahan mekanisme transfer dana seperti dana kurang bayar dan dana reguler yang memengaruhi akumulasi SILPA.
Rendi menegaskan bahwa dana SILPA 2024 akan digunakan sepenuhnya melalui APBD 2025. Fokus utama diarahkan pada penurunan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor kesehatan dan pendidikan. Pendekatan ini diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Pemanfaatan SILPA akan diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tutup Rendi. Dengan langkah ini, Pemkab Kukar berharap bisa mempercepat realisasi visi-misi daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
