Fajarnews.co, Tenggarong – Dalam forum Penyusunan RTKD Kukar 2025–2029, Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, menyampaikan fakta mengejutkan mengenai kondisi tenaga kerja harian lepas (THL) di daerahnya. Ia mencontohkan beberapa lulusan perguruan tinggi ternama seperti UGM, Unair, dan Udayana yang hanya menerima gaji sebesar Rp13 ribu per hari. “Dalam sebulan hanya sekitar Rp550 ribu. Ini bukan hanya tidak layak, tapi juga mencerminkan ketimpangan antara kompetensi dan penghargaan,” ujarnya.
Menurut Sunggono, kondisi ini terjadi akibat buruknya perencanaan tenaga kerja yang tidak selaras dengan arah pembangunan daerah. Ia menyebut bahwa banyak sarjana pariwisata yang tidak terserap di dinas pariwisata meskipun sektor ini menjadi prioritas pembangunan Kukar. “Lucunya, tidak ada satu pun sarjana pariwisata yang bekerja di dinas pariwisata. Ini kan paradoks,” katanya.
Sektor prioritas seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif belum mampu memanfaatkan SDM sesuai latar belakangnya. Hal ini menurut Sunggono memperburuk mismatch antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja. Ia menegaskan bahwa fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan penyusunan RTKD dengan dokumen makro seperti RPJPD agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan dan realita tenaga kerja. “Kalau kita tidak menyelaraskan arah pembangunan dan kebutuhan tenaga kerja, maka kita akan terus-menerus tertinggal,” tegasnya. Penyesuaian ini menurutnya menjadi kunci pembangunan berkelanjutan.
Investasi dalam pengembangan SDM, lanjut Sunggono, bukan sesuatu yang dapat terlihat hasilnya dalam waktu dekat, melainkan harus dirancang untuk jangka panjang. “Investasi SDM bukan untuk dilihat hasilnya sekarang, tapi 5–10 tahun ke depan,” tambahnya. Ia menilai penyusunan RTKD harus punya visi ke depan dan berbasis data.
Pernyataan tersebut langsung memantik diskusi hangat dalam forum penyusunan RTKD yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan daerah. Forum ini bertujuan menyusun arah strategis ketenagakerjaan Kukar dalam lima tahun ke depan. Diskusi juga menyoroti perlunya pembenahan sistem rekrutmen dan alokasi SDM.
Sunggono berharap ke depan, Pemkab Kukar tak lagi mencetak “sarjana murah” yang tidak dihargai kompetensinya. Ia mengajak seluruh OPD untuk lebih bijak dalam merancang kebutuhan tenaga kerja.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
