Fajarnews.co, Tenggarong – Usai RUPSLB di Hotel Grand Elty Singgasana, Rabu (11/6/2025), Komisaris PT BPR Ingertad Bangun Utama, Ridwan, mendesak pemerintah daerah untuk memperbesar porsi sahamnya. Wacana ini muncul karena saham BPR selama ini didominasi pihak non-pemerintah, sementara Pemkab Kukar masih di kisaran 2,4 persen.
“Ke depannya, ditawarkan agar pemerintah daerah menjadi pemegang saham mayoritas… peluang ini sangat terbuka,” jelas Ridwan. Ia menilai kondisi keuangan BPR yang stabil memberikan peluang kuat.
Sebagai bukti kinerja, dividen rutin disalurkan ke pemegang saham. “Dari investasi saham sebesar Rp425 juta, dalam satu tahun bisa memberikan pemasukan sekitar Rp60 juta ke kas daerah,” ungkapnya.
Ridwan mengatakan, saran ini akan dilaporkan kepada kepala daerah masing-masing, termasuk Bupati Kukar, untuk mempertimbangkan peningkatan kontribusi. Ini dinilai sebagai langkah strategi keuangan jangka panjang.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa BPR tidak boleh monoton dalam pengelolaan. “Sebaiknya tidak stagnan. Harus berinovasi dan memperluas kegiatan,” tegas Ridwan.
Ridwan menegaskan, jika pemerintah daerah masuk sebagai pemegang saham mayoritas, BPR bisa menjadi mitra strategis dalam pelayanan keuangan kepada masyarakat yang belum tersentuh perbankan formal. “BPR juga bisa berkembang… jika didukung penuh oleh pemerintah,” tambahnya.
Salah satu contoh keberhasilan BPR adalah program kredit tanpa bunga “Kukar Idaman” untuk UMKM. Kredit ini mempermudah akses modal dan menitipkan edukasi keuangan masyarakat. “Dengan kredit ‘Kukar Idaman’, masyarakat bisa meminjam tanpa bunga… pesertanya juga sudah cukup banyak,” tutur Ridwan.
Dengan dukungan struktural dan finansial, Ridwan optimis BPR Ingertad akan mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat di Kukar dan sekitarnya.
(Adv/DiskominfoKukar)
