Fajarnews.co,SAMARINDA – Insiden kapal tongkang yang kembali menabrak fender pelindung Jembatan Mahakam pada Minggu malam (8/3/2026) mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif Kalimantan Timur.
Peristiwa yang terus berulang ini dinilai tidak sekadar menimbulkan kerusakan pada infrastruktur, tetapi juga berpotensi mengganggu jalur distribusi logistik serta aktivitas perekonomian masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kasus tabrakan kapal di kawasan jembatan yang melintasi Sungai Mahakam tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa yang selesai hanya dengan ganti rugi.
Menurutnya, sejumlah jembatan di Samarinda memiliki fungsi vital sebagai penghubung antarwilayah sekaligus penopang arus distribusi barang di Kalimantan Timur.
Beberapa di antaranya seperti Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota II, hingga Jembatan Mahulu merupakan jalur utama mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antar kabupaten dan kota.
“Ini merupakan modal vital Kaltim untuk transportasi penghubung sekaligus roda ekonomi masyarakat. Samarinda memiliki peran strategis sebagai akses penghubung antar daerah, sehingga hal ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Ia juga menyinggung kejadian sebelumnya di Jembatan Mahulu, di mana beberapa kali tabrakan tongkang membuat jembatan tersebut harus ditutup sementara guna menjalani uji dinamis.
Penutupan itu memaksa kendaraan logistik mengambil jalur yang lebih jauh untuk mencapai kawasan pergudangan, pasar, hingga distributor bahan pokok.
Akibatnya, distribusi barang menjadi lebih lambat dan biaya pengiriman meningkat.
“Jalur distribusi, jalur logistik, transportasi kita utamanya di situ. Kalau jembatan bermasalah, dampaknya luas. Ekonomi bisa tetap tumbuh, tapi melambat. Distribusi logistik terganggu, bahkan bisa memicu inflasi karena harga barang naik,” tegasnya.
Selain dampak ekonomi, Ananda juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam.
Ia menilai otoritas maritim seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta instansi terkait harus memastikan penerapan standar operasional prosedur pengolongan kapal berjalan disiplin.
Penggunaan kapal pandu, escort, maupun assist dinilai perlu dioptimalkan guna mengurangi risiko kecelakaan ketika kapal melintas di bawah jembatan.
“Infrastruktur ini harus kita jaga bersama. Para pengusaha bersama otoritas maritim saya yakin dapat memperbaiki sistem keamanan yang ada dan meminimalkan insiden serupa,” katanya.
Ia juga mendorong agar diberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang lalai, sehingga kejadian serupa tidak terus terulang.
“Harus ada sanksi yang jelas agar semua pihak lebih berhati-hati. Bukan hanya penabraknya, tetapi juga sistem pengawasannya perlu dievaluasi,” pungkasnya.
