Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Peningkatan jumlah kasus HIV di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian publik setelah daerah ini tercatat berada pada peringkat tinggi di tingkat provinsi. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak dapat dilepaskan dari kebijakan screening aktif yang dijalankan pemerintah daerah bersama Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).
Ketua KPAD Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menjelaskan bahwa tingginya angka temuan kasus justru menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini. Screening dilakukan sebagai langkah preventif agar penyebaran HIV dapat dipetakan secara nyata dan ditangani sejak awal.
“Angka ini muncul karena Kukar melakukan screening. Kalau daerah lain tidak melakukan screening, kasusnya tidak kelihatan,” ujarnya Rabu (17/12/2025)
Kegiatan screening menyasar berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, aparatur sipil negara, hingga lingkungan perusahaan. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah memungkinkan pelaksanaan screening secara luas dan berkelanjutan.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, KPAD menemukan sejumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) yang kemudian masuk dalam pengawasan dan pendampingan. Temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi kesehatan yang terukur.
“Dengan adanya orang yang berstatus ODHIV, pemerintah berkewajiban melakukan intervensi dan membantu yang bersangkutan,” jelasnya.
Intervensi tidak hanya dilakukan melalui layanan medis, tetapi juga mencakup pendampingan psikososial. Pemerintah daerah berupaya memastikan ODHIV tetap percaya diri dan disiplin menjalani pengobatan secara rutin.
Dalam pelaksanaannya, peran komunitas pendamping dinilai sangat krusial. Komunitas menjadi jembatan komunikasi antara ODHIV dan pemerintah, terutama untuk mengatasi rasa takut dan kekhawatiran akan stigma sosial.
“Kalau tidak ada komunitas, sulit mengomunikasikan karena banyak yang takut untuk terus terang,” terangnya.
Berdasarkan data KPAD Kukar, mayoritas kasus HIV yang ditemukan berasal dari kelompok usia pemuda. Kondisi ini menunjukkan tingginya kerentanan generasi muda terhadap perilaku berisiko dan minimnya kesadaran pencegahan.
HIV/AIDS juga ditempatkan sebagai bagian dari layanan dasar kesehatan yang penanganannya terintegrasi dengan dinas kesehatan, sejajar dengan penyakit menular lainnya seperti tuberkulosis. Program yang dijalankan meliputi pengobatan rutin hingga pemberian makanan tambahan.
“HIV ini bagian dari layanan dasar kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Melalui upaya screening, pendampingan, dan edukasi berkelanjutan, KPAD Kukar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan serta tidak takut memeriksakan diri. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka penularan sekaligus mengurangi stigma terhadap ODHIV. (jnl)
