Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Jumat (28/11/2025) malam, dengan agenda penyampaian laporan akhir Banggar serta pengambilan keputusan bersama.
Paripurna tersebut menjadi puncak dari rangkaian panjang pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemkab Kukar. Setelah melalui proses koreksi dan penyesuaian, kedua pihak akhirnya sepakat menetapkan nilai APBD sebesar Rp7,1 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa penyusunan anggaran tahun ini cukup intensif. Menurutnya, koordinasi antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik hingga menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.
“Alhamdulillah, persetujuan anggaran 2026 sudah selesai kita paripurnakan. Nilainya kurang lebih Rp7,1 sekian,” ujarnya.
Selain penetapan total anggaran, Sunggono juga menanggapi sejumlah catatan dari fraksi-fraksi DPRD. Salah satu poin yang paling ditekankan adalah dorongan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan yang lebih produktif.
Ia memastikan bahwa masukan tersebut sudah masuk dalam perencanaan program.
“Saran dari fraksi-fraksi terkait penguatan PAD sudah kami akomodasi. Berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan pendapatan daerah sudah disiapkan dalam rencana anggaran,” jelasnya.
Tak hanya itu, fraksi-fraksi juga menyoroti perlunya dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat. Menurut Sunggono, Pemkab Kukar telah memastikan bahwa alokasi untuk mendukung kebijakan nasional juga tercakup dalam APBD 2026.
Pemkab Kukar menargetkan seluruh program pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun agar serapan anggaran lebih optimal. Dengan struktur anggaran yang telah disepakati, pemerintah berharap pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
Dengan disahkannya APBD 2026, Pemkab Kukar menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah. Fokus tahun depan tidak hanya pada peningkatan PAD, tetapi juga pada akselerasi program strategis yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
