Fajarnews.co, Tenggarong – Dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kukar, Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, menyatakan akan mengevaluasi secara serius keberadaan BUMD yang dinilai tidak produktif. Rapat ini digelar pada Selasa (1/7/2025) dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Junadi serta Ketua DPRD Ahmad Yani. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama dalam rapat tersebut.
Menurut Rendi, selama ini PAD Kukar stagnan karena terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pusat. “Tugas kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar adalah mendorong peningkatan PAD,” ujar Rendi tegas. Ketergantungan ini dianggap berisiko karena sangat dipengaruhi oleh harga komoditas seperti minyak dan batu bara.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi seluruh aset daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika BUMD yang ada tidak berkontribusi terhadap PAD, maka keberadaan mereka akan dikaji ulang. “Jangan kaget kalau ke depan kami merevisi keberadaan Perseroda atau Perusda yang tidak memberikan kontribusi terhadap PAD,” katanya.
Pemkab menilai bahwa kemandirian fiskal sangat bergantung pada optimalisasi potensi lokal. Melalui restrukturisasi dan evaluasi, Pemkab berharap setiap BUMD dapat mendukung pembangunan secara nyata. Komitmen ini bukan hanya respons terhadap DPRD, tetapi juga bagian dari visi pembangunan jangka menengah Kukar.
Rendi pun menambahkan bahwa selain evaluasi terhadap BUMD, pemerintah akan fokus mengelola Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024. Anggaran tersebut akan diarahkan pada program strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Beberapa fokusnya adalah pengentasan kemiskinan, infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan.
“Adanya SILPA ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam APBD 2025,” jelasnya. Ia berharap dengan kebijakan ini, setiap alokasi anggaran benar-benar memiliki dampak konkret. Rencana ini pun telah menjadi bagian penting dari jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi.
Langkah ini dipandang DPRD sebagai upaya serius dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemkab berharap masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Rendi juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan BUMD.
Dengan berbagai langkah tersebut, Rendi optimistis bahwa Kutai Kartanegara mampu mencapai kemandirian fiskal dalam waktu dekat. Percepatan pembangunan pun diharapkan lebih terarah dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
