Fajarnews.co, Tenggarong – Di Kantor OJK Kaltim dan Kaltara, Rabu (11/6/2025), Sekda Kutai Kartanegara H Sunggono menghadiri rapat pembahasan Program Kerja Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) TPAKD Tahun 2025. Dalam pertemuan itu, ia menyatakan komitmen Pemkab Kukar untuk mempercepat akses keuangan produktif di berbagai sektor ekonomi desa. “TPAKD Kukar terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sunggono.
Sunggono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan OJK dalam memperkuat program-program prioritas Pemkab Kukar. Ia menyebut dukungan dari lembaga jasa keuangan sangat vital, terutama dalam pelaksanaan program seperti Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar, Laku Pandai, hingga LIK Syariah. “Kami berharap OJK dapat terus mendukung dan bersinergi,” tambahnya.
Beberapa desa ditetapkan sebagai wilayah prioritas pengembangan ekonomi melalui program EKI, termasuk Desa Tanjung Limau (Muara Badak) dan Desa Manunggal Jaya (Tenggarong Seberang). Menurut Sunggono, tiap desa memiliki potensi dan tantangan masing-masing. “Kami siap menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sebagai dasar pengembangan ekonomi berbasis desa,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Kukar juga mendorong kehadiran lembaga jasa keuangan di desa-desa untuk memperkuat inklusi keuangan. Hadirnya lembaga seperti Bankaltimtara, BRI, Pegadaian, dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci percepatan program. Literasi keuangan pun menjadi target penting dalam pengembangan wilayah.
Program EKI dirancang bukan hanya sebagai solusi akses keuangan, tapi juga sebagai pendorong ekonomi mikro dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah ingin mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan terjangkau. “Kalau akses sudah mudah, masyarakat bisa lebih produktif,” tegas Sunggono.
Ia berharap setelah rapat tersebut, ada tindak lanjut berupa perencanaan teknis dan penyusunan jadwal launching program di wilayah prioritas. “Termasuk penyusunan timeline launching program dan tahapan pelaksanaannya,” jelasnya. Pemkab siap memfasilitasi koordinasi dengan semua stakeholder.
Rapat turut dihadiri berbagai unsur seperti Kabag Ekonomi Setkab Kukar, Haryo Martani, serta Kabid Pemberdayaan DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar. Mereka ikut merumuskan strategi implementasi EKI berbasis desa. Stakeholder lainnya juga memberikan masukan untuk integrasi program ke dalam sistem pembangunan daerah.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Kukar berharap program EKI dapat menjadi katalisator pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Pemkab juga optimistis kehadiran program ini bisa memperluas layanan keuangan hingga ke tingkat rumah tangga.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
